RSPO Hambat Ekonomi Masyarakat?

Senin,31 Maret 2014 | 08:21:00
RSPO Hambat Ekonomi Masyarakat?
Ket Foto : PKS PT Indosawit

PANGKALAN KERINCI (PelalawanNews.com) - Sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menjadi hambatan bagi perusahaan untuk mendapatkan TBS dari warga. Apa sebab?

Disatu sisi perusahaan menginginkan produksi yang banyak. Tapi, disisi lain, mereka terikat aturan yang dibuat oleh pemerintah. Melanggar aturan, konsekwensinya sertifikat RSPO yang dimiliki akan dicabut. Pilih mana, beli sawit warga yang tak masuk dalam sistim plasma, atau terpaksa menolak sawit warga yang berasal dari lahan yang dikelola dalam kawasan hutan lindung.

Inilah yang kini dihadapi PT Inti Indosawit Subur (Asian Agri Group) yang bermastautin di Desa Air Itam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Surat dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI), mengharuskan mereka untuk menolak Tandan Buah Segar (TBS) sawit warga Desa Air Itam di kecamatan tersebut.

Hal ini bermula dari adanya indikasi pelarangan oleh Kemenhut yang isinya melarang PT Indosawit untuk menerima seluruh tebusan masyarakat selain plasma. Jika tidak diindahkan, ancamannya Kemenhut akan mencabut semua izin RSPO PT Indosawit diseluruh Indonesia. Untuk diketahui, RSPO adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit.

"Justru dengan adanya surat edaran itu kita dirugikan. Sebab saat ini kami juga butuh sawit yang banyak untuk diolah. Jadi, tak benar kalau kami dikatakan menghambat ekonomi masya rakat," kata public relation PT Inti Indosawit Subur Iswandi kepatda SP yang dihubungi via selulernya, pekan lalu.

Ditanya soal keengganan pihak perusahaan memberikan copian surat kemenhut tersebut, Iswandi menjelaskan, kalau surat itu bukan bukan untuk perusahaan, akan tetapi ditujukan kepada Sekjen RSPO.

"Kita mendapat arahan dari RSPO terkait masalah itu. Inilah persoalannya, kalau kita tak mengindahkan surat Kemenhut tersebut, izin kita bisa dicabut. Bukan hanya disini saja, akan tetapi di seluruh Indonesia izin kita akan dicabut. Makanya, saat ini kita terpaksa menolak hasil panen sawit warga yang tidak masuk dalam plasma," ungkapnya.

Iswandi juga menyayangkan kalau pihaknya disebut sebagai penghalang peningkatan ekonomi masyarakat. Sebab, keinginan dari perusahaan bagaimana bisa mendapatkan buah sawit sebanyak-banyaknya untuk kemudian diproses menjadi CPO. 

"Disatu sisi kita butuh sawit yang banyak, disisi lain kita dilarang menampung sawit milik warga yang tidak masuk dalam plasma. Saya tegaskan, perusahaan hanya berpijak pada aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan bukan untuk melanggar aturan itu," tegasnya. 

Sementara, Camat Ukui Basyaruddin yang dihubungi SP akhir pekan lalu membenarkan kalau ada Kades, pengurus koperasi dan masyarakat yang saat ini mendatangi gedung DPR RI di Senayan.

"Saya belum mengetahui apa isi dari kunjungan tersebut. Yang jelas, upaya untuk mencarikan solusi terbaik sudah dilakukan. Soal hasilnya, tentu pihak yang berwenang yang bisa melakukannya. Saya berharap apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terpenuhi. Saya tak mengetahui apakah lahan yang dikelola warga masuk dalam TNTN atau tidak, sebab batasannya saya tidak tau," kata Basyaruddin.

Apa RSPO?

Sebagaimana diketahui, petani kelapa sawit sangat bervariasi yang secara garis besar dapat dikelompokan menjadi petani kelapa sawit kemitraan dan swadaya. Petani kelapa sawit kemitraan dicirikan oleh keterikatan secara struktur maupun kredit dengan perkebunan atau pabrik pengolahan minyak sawit pembina. Dan petani kemitraan tidak mempunyai kebebasan dalam memilih tanaman yang akan diusahakan dan bahan tanam, teknologi serta manajemen yang diterapkan serta kelembagaan diarahkan oleh perusahaan atau pabrik pembina.

Sebaliknya petani swadaya mempunyai kebebasan memilih tanaman yang akan diusahakan, dikelola, diorganisasikan, dibiayai, dipasarkan sendiri, dan tidak terikat dengan perkebunan atau pabrik minyak sawit manapun. Namun, petani swadaya ini dapat menperoleh pengarahan dan bantuan dari pemerintah melalui program penyuluhan. 

Disamping itu terdapat juga perkebunan kelapa sawit dengan luas besar dari 25 ha tetapi tidak dikelola sebagai perkebunan besar disebabkan tidak ekonomis untuk dikelola sebagai perkebunan besar. Perkebunan seperti ini menurut peraturan di Indonesia tidak dikelompokan sebagai perkebunan rakyat, disertifikasi dalam Sistem Sertifikasi Kelompok RSPO untuk petani.

Sehubungan dengan sitem sertifikasi RSPO, petani kemitraan disertifikasi sesuai dengan sistem perkebunan pembina tetapi menggunakan standar Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kemitraan, Republik Indonesia. 

Sedangkan, perkebunan kelapa sawit petani swadaya disertifikasi menggunakan RSPO Standard for Group Certification System dengan menggunakan Prinsip dan Kriteria Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Swadaya.

Sawit Ilegal

WWF Indonesia yang telah melakukan investigasi terhadap keberadaan kebun sawit di dalam kompleks hutan Tesso Nilo (Menelusuri sawit Ilegal di Riau) antara Februari 2011 sampai dengan April 2012 menyebutkan, perkebunan Kelapa Sawit Ilegal di Dalam Kompleks Hutan Tesso Nilo (Berdasarkan citra satelit April 2011 dan SPOT tahun 2009), estimasi luas yang dirambah di dalam kompleks hutan Tesso Nilo telah mencapai 86.238 Ha, atau sekitar 51% dari total luas keseluruhan.

LSM lingkungan ini juga menjelaskan dalam laporan investigasinya terhadap modus penguasaan lahan di kompleks hutan Tesso Nilo melalui Program Sertifikasi tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut merak, penguasaan lahan melalui program sertifikasi tanah sudah ada sekitar tahun 1998 -1999 dan ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan oleh Koperasi Mekar Sakti, Koperasi Tani Berkah dan Koperasi Tani Lubuk Indah. 

Pada kurun waktu tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) sebanyak 515 buah melalui program nasional untuk perkebunan swadaya (Pronas Swadaya) untuk Koperasi Mekar Sakti yang ternyata sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, WWF juga menelusuri melalui mekanisme jual beli. Disini mereka menemukan beberapa modus jual beli seperti melalui mekanisme hibah atau pemberian adat dan jual beli lahan milik desa. Dalam mekanisme hibah atau pemberian adat, oknum tokoh adat melakukan jual beli dengan pihak pendatang (pembeli) dengan memberikan pihak pembeli Surat pernyataan kuasa tanah ulayat atau surat hibah. Dari hasil investigasi ditemukan 1 Ha lahan dihargai antara 1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah.

Indikasi lainnya melalui mekanisme menggarap sendiri. Pada awalnya masyarakat tempatan memperoleh lahan garap karena mendapat pengakuan atas hak adat atau wilayah desa. Namun kemudian secara swadaya menambah areal perambahannya sendiri.

Dan terakhir melalui mekanisme kerjasama dengan perusahaan perkebunan. Dari survey ditemukan beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam koperasi melakukan kerjasama dengan perusahaan perkebunan melalui skema Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Dengan skema ini maka kebun anggota koperasi akan menjadi plasma dari perusahaan inti.

PT Inti Indosawit Subur merupakan kawasan yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Dalam mekanisme ini skema KKPA digunakan untuk melegitimasi kepemilikan atas lahan.

Laporan : Yasir

Tulis Komentar
comments powered by Disqus