Logistik Lengkap, KPUD Siap

Asa PAN Pelalawan di Pemilu 2014

Minggu,23 Maret 2014 | 10:21:00
Asa PAN Pelalawan di Pemilu 2014
Ket Foto : Ketua KPUD Pelalawan Nazaruddin SH

PANGKALAN KERINCI (PelalawanNews.com)-Para Calon Legislatif (Caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan yang berasal dari Partai Amanah Nasional (PAN)dipaksa keputusan KPU untuk membagikan konsentrasinya antara kampanye merebut simpati rakyat yang menjadi syarat mutlak untuk bisa melenggang ke gedung dewan dengan perjuangan mengembalikan haknya untuk dapat dipilih pada pemilu tanggal 9 April nanti di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat.     

Sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat telah menebarkan awan kelam kepada para caleg matahari biru ini untuk tidak bersinar di Kabupaten Pelalawan, keputusan ini dikeluarkan diskualifikasi caleg PAN Pelalawan disebabkan keterlambatan menyerahkan Laporan Dana Kampanye (LDK) caleg PAN Pelalawan.

Tidak terima dengan keputusan KPU tersebut, para fungsionaris DPD II PAN Pelalawan langsung bergerak menuju DPD I PAN Riau seterusnya bersama DPP PAN mengajukan gugatan ke Bawaslu agar atas keputusan yang dikeluarkan KPU.

Menurut Sekretaris  DPD II PAN Pelalawan Rojuli S.Sos kepada SP mengatakan bahwa dasar utama gugatan gugatan yang dilayang Partai Amanat Nasional ke Bawaslu karena adanya kekeliruan atas keputusan KPU yang mendiskualifikasi caleg PAN dari pertarungan   di Pemilu 2014 ini.

“Apa yang kami lakukan selama ini telah benar menurut UU, namun KPU memberikan tafsiran berbeda sehingga kami di diskualifikasi dari pemilu mendatang”ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan Rojuli, berdasarkan UU Pemilu, penyerahan laporan dana kampanye di bagi atas dua tahap, tahap pertama di mulai pada tanggal 27 Desember 2013 sampai 2 maret atau 14 sebelum dimulainya kampanye rapat umum, dan tahap kedua pasca pemilu pada tanggal 27 april mendatang.

“Dan pada tanggal 27 Desember 2013 silam kita sudah menyampaikan laporan tersebut ke KPUD Pelalawan lengkap dengan rekening  khusus, malah kita Parpol pertama yang melaporkan LDK ke KPUD,” lanjutnya

Namun KPU dengan Peraturannya telah membagi tahap pertama menjadi dua tahap, tahap penyerahan rekening dan tahap pelaporan dana awal kampanye, ini lah yang menjadi pangkal penyebab kerugian PAN Pelalawan sebagai Parpol peserta pemilu.

“Berdasarkan logika dan akal sehat, mana yang lebih kuat kedudukannya antara UU dengan peraturan yang dikeluarkan KPU, pasti yang kuat kedudukannya adalah UU, itu lah yang menjadi dasar pijakan kita, kenapa kita menganggap semua persyaratan untuk mengikuti pemilu 2014 ini telah lengkap” tandasnya

Dirunut Rojuli, adanya perbedaan versi LDK dengan PAN tidak membuat pihak KPUD untuk bersikap pro aktif selayaknya penyelenggara pemilu yang profesional, dan sangat disayangkannya, pihak KPUD Pelalawan memberikan pemberitauan bahwa DPD II PAN Pelalawan harus menyerahkan lagi LDK nya selang satu hari sebelum batas terakhirnya menyerahkannya.

“Mereka (KPUD red) melayangkan surat edaran kepada kami tertanggal 27 Februari dan kami terima esoknya, bulan februari itu kan sampai tanggal 28, itu berarti kami punya waktu satu hari untuk menyerahkan, dan ini sangat, sangat merugikan kami,”ujarnya dengan nada kecewa

Walaupun demikian, pihak DPD II PAN Pelalawan tetap berusaha memberi apa yang diminta KPUD, namun karena semua data yang akan diserahkan dipegang oleh salah satu staff di sekretariat PAN Pelalawan yang pada tanggal 2 Maret itu tengah berada di desa Pangkalan Panduk Kecamatan Teluk Meranti, dalam rangka melengkapi LDK dari caleg yang disana, staff yang bersangkutan terkendala kendaraan yang dibawa nya bermasalah yang pada akhirnya berakibat kepada tidak sesuai rencana jadwal penyerahan LDK caleg PAN.

“Kami tetap berusaha menyerahkan LDK itu, namun karena motor yang dibawa staff kita di Pangkalan Panduk rusak sehingga sampai di Pangkalan Kerinci malamnya dan tidak dapat menyerahkan ke KPUD pada hari yang di jadwalkan” terangnya

Pada malam itu juga, diceritakan Rojuli, Ketua DPD II PAN Pelalawan Nazaruddin Arnash langsung mengontak anggota KPUD Pelalawan untuk berkordinasi mengenai penyerahan LDK yang terlambat itu, karena status anggota KPUD Pelalawan saat itu demisioner, maka diarahkan ke sekretariat KPUD.

“Dari Sekretariat KPUD inilah kita di sarankan untuk menyerahkan LDK pada esok harinya, yakni tanggal 3 Maret, dan mereka tidak mempermasalahkannya, karena masih ada masa untuk perbaikan dan itu yang kita pegang, selain ke sekretariat KPUD Pelalawan, kita juga berkoordinasi dengan KPU Propinsi,” katanya

Penyerahan LDK di catat KPUD Pelalawan tanggal 3 Maret itulah petaka bermula, sikap menenangkan yang ditunjukkan oleh sekretariat KPUD Pelalawan pada tanggal 2 Maret malam itu tidak memberikan solusi apa apa selain masalah yang ditimbulkan.

“Mereka yang menyarankan untuk diserahkan pada tanggal 3 Maret itu, tapi yang di laporkan mereka bahwa kita terlambat menyerahkan, ini kan sikap yang tidak profesional yang di tunjukkan sekretariat KPUD,” akunya

Ditegaskan Rojuli, walaupun KPUD Pelalawan tengah berada di dalam kondisi krisis pengambil kebijakan, namun itu bukan alasan untuk mengabaikan hak hak konstitusi wagra negara untuk dipilih menjadi wakil rakyat.

“Ya, saat itu, sekretaris KPUD berstatus Plt, komisioner juga dalam keadaan demisioner karena habis masa bhaktinya usai pelantikan Gubri, namun itu bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab yang dipikulnya dan merugikan hak kami sebagai warga negara, dan mereka (sekretariat KPUD red) harus bertanggung jawab”sambungnya

DPD II PAN Pelalawan menuntut pertanggung jawab moral dari KPUD Pelalawan, bagaimana mengambalikan hak hak para caleg Pan Pelalawan, melalui keterangan mereka di Bawaslu.

“Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dimana letak kesalahan itu, dan akui lah telah berbuat salah”harapnya

Atas semua rentetan kejadian tersebut, sambung rojuli, sangat tidak etis bagi KPU untuk mendiskualifikasi kan caleg PAN Pelalawan dari pemilu 2014.

“Masa hanya karena satu hari, kami harus di diskualifikasi, padahal banyak pelanggaran Pemilu yang perlu perhatian serius KPU dan Bawaslu,”tambahnya

Namun semua fungsionaris DPD II PAN Pelalawan yang memperjuangkan gugatan ke Bawaslu sangat optimis bakal memenangkan gugatan tersebut, dan para caleg dapat berjuang untuk memperebutkan kursi di dewan.

“Kita sangat optimis bakal memenangkan gugatan ini, kepada para simpatisan, kader dan para caleg PAN Pelalawan diminta untuk tetap tenang walaupun isu di lapangan menyudutkan kita,” ungkap Rojuli penuh percaya diri.

Melaporkan sesuai fakta

Sekretariat KPUD Pelalawan saat melaporkan dana kampanye caleg untuk DPRD Kabupaten Pelalawan ke KPU pusat telah sesuai dengan fakta di lapangan tanpa membedakan caleg dan parpol peserta pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sekretariat KPUD berpatokan kepada aturan yang ada, adanya tudingan bahwa sekretariat KPUD Pelalawan tidak profesional ditanggapi dingin oleh Plt Sekretaris KPUD Pelalawan Tafran Daulay S.Ag, menurutnya apa yang diperbuat oleh anggotanya telah sesuai prosedur administrasi.

“Kami hanya menerima berkas laporan itu dan melaporkan kembali sesuai dengan fakta di lapangan” jelasnya

Menyangkut pelaporan dana kampanye yang disampaikan oleh DPD II PAN Pelalawan pada tanggal 23 Desember 2013 silam, diakui oleh Daulay bahwa pada saat itu, komisioner KPUD Pelalawan masih bekerja dan masih ada Kelompok Kerja (Pokja) KPUD Pelalawan yang bertanggung jawab dan dapat menjawab mengenai hal itu.

“Kalau pada tanggal 23 Desember itu, sebaiknya tanyakan kepada KPUD, saat itu masih aktif, mereka demisioner setelah pelantikan Gubri, Ketua KPU lebih pas untuk menjawabnya,” tandasnya

Sedangkan penyerahan LDK caleg PAN Pelalawan pada taggal 3 Maret telah berkoordinasi dengan sekretariat KPUD Pelalawan di bantah Daulay, menurutnya disaat menit menit terakhir batas akhir penyerahan  LDK caleg, telepon genggamnya tidak menerima panggilan dari pengurus PAN Pelalawan.

“Tidak pernah ada telpon di HP saya dari mereka (PAN red), begitu juga petugas sekretariat KPUD Pelalawan yang piket malam itu melaporkan tentang hal itu,”terangnya

Keputusan Final di Bawaslu

Tahapan penyerahan LDK yang dimulai dari tanggal 27 Desember 2013 sampai pada tanggal 2 Maret 2014 berlaku bagi seluruh caleg dan parpol. Namun sebenarnya selang waktu tersebut ada dua proses administrasi yang harus dilengkapi oleh para caleg melalui parpol peserta pemilu.

Dalam melaksanakan proses administrasi calon legislatif, KPUD Pelalawan berpijak kepada PKPU nomor 1 tahun 2014 yang perubahan PKPU nomor 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye disebutkan bahwa tanggal 27 Desember itu merupakan masa untuk menyerahkan rekening khusus kepada KPU, sedangkan proses berikutnya adalah menyerahkan laporan dana awal untuk kampanye.

Ketua KPUD Pelalawan, Nazaruddin SH menjelaskan bahwa tahapan penyerahan LDK itu tetap dua tahap berdasarkan UU dan PKPU, untuk tahap I pada tanggal 27 Desember 2013 sampai 2 Maret 2014 untuk laporan awal dana kampanye, dan tahap II pada laksanakan usai Pemilu untuk melaporkan pengeluaran keseluruhan dari biaya kampanye.

“Versi PAN itu bahwa dana awal kampanye itu pada saat penyerahan rekening khusus, PAN menganggap pelaporan yang mereka lakukan pada tanggal 27 desember itu sudah selesai tahap I dari pelaporan dana kampanye, padahal masih ada proses selanjutnya yang harus diikuti oleh seluruh caleg dan parpol,”terang Nazar

Mengenai koordinasi yang dilakukan oleh pengurus PAN Pelalawan dengan anggota KPUD Pelalawan saat last minute penyampaian LDK caleg dan parpol, dibenarkan Nazar, namun menimbang anggota KPUD Pelalawan berstatus demisioner saat itu, dirinya mengarahkan PAN Pelalalwan untuk berkonsultasi dengan sekretariat.

“Tanggal 2 Maret itu kami lagi nganggur, tidak menjabat sebagai sebagai anggota KPUD, memang kami arahkan ke sekretariat” kata Nazar membenarkan

Keputusan diskualifikasi yang dikeluarkan KPU kepada caleg PAN Pelalawan, sambungnya belum bersifat inkrah, masih ada harapan bagi caleg PAN Pelalawan untuk merasakan aroma kompetisi berebut suara rakyat melalui gugatan ke Bawaslu.

“Keputusan KPU belum inkrah, keputusan final dan mengikat itu ada pada Bawaslu,” bebernya

Bagaimana keputusan Bawaslu nanti atas gugatan tersebut tergantung bagaimana alasan yang disampaikan oleh PAN.

“Peluang untuk mengikuti pemilu 2014 masih ada,” pungkasnya

Apon Hadiwijaya

 

Tulis Komentar
comments powered by Disqus