Adnan : MoU Kerjasama Bukan Berarti Semua Bisa di kerjasamakan

Senin,17 Maret 2014 | 05:25:00
Adnan : MoU Kerjasama Bukan Berarti Semua Bisa di kerjasamakan
Ket Foto : Kajari Pangkalan Kerinci, Adnan SH

PANGKALAN KERINCI  – Walaupun sudah adanya nota kesafahaman atau Memorandum of understanding (MoU) antara kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dengan Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara bukan berarti berimplikasi kepada toleransi penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Pemda Pelalawan.

Sebagaimana di tegaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, Adnan, SH saat berbincang bincang dengan PelalawanNews.com di ruang kerjanya mengatakan bahwa penandatanganan MoU anatara Pemerintah Daerah bersama Kejari Pangkalan Kerinci hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas kebijakan hukum yang di keluarkan oleh Pemda Pelalawan.

"Penandatanganan MoU itu dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan hukum antara Pemerintah daerah dan Kejaksaan, agar tidak salah penafsiran hukum, sebaiknya pihak Pemda bisa mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak kita, baik itu menyangkut ranperda maupun masalah program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah” jelasnya

Sehingga niat baik Pemda Pelalawan untuk terus menggalakkan pembangunan tidak berkonsekwensi hukum, yang akhirnya menjerat penanggung jawab kegiatan pembangunan.

“Kejaksaan Negeri Pangkalan kerinci dapat di minta pertimbangannya  masalah hukum, dengan begitu ada pemahaman yang jelas yang diterima oleh satker di pemda Pelalawan" lanjutnya.

Namun digaris bawahi Adnan, pihaknya tidak akan mentolerir jika ditemukan adanya pelanggaran atas aturan perundang undangan yang berlaku, baik itu penggunaaan anggaran pembangunan maupun penyalahgunaan wewenang yang berdampak merugikan keuangan negara.

“MoU yang kita tanda tangani ini, memang sebuah kerjasma yang baik yang perlu terus di bina, namun harus digaris bawahi, kerjasmaa ini bukan berarti semuanya dapat di kerjasamakan, yang salah akan tetap salah dan tidak ada kerjasama untuk kesalahan itu, yang layak masuk penjara ya harus masuk penjara,” tegasnya

Masih menurut Adnan, jika ditemukan adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh satker satker di Pemda Pelalawan, pihaknya tiodak ragu ragu untuk menindaklanjutinya.

“Sebagai pengemban fungsi yudikatif, kita mejalankan tugas tugas kita tanpa tebang pilih” janjinya

Namun dengan adanya nota kesafahaman yang sudah ditandangani bersama antara Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Bupati Pelalawan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Pelalawan.

“Diharapkan dnegan sudah adnaya kerjasama yang baik ini, pembangunan dapat berjalan dengan lancar di Kabupaten Pelalawan, dan semua pihak menjalankan fungsi dan tugasnya masing masing” tambahnya

Sikap untuk tidak mentolerir terhadap pelanggaran pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Pelalawan juga di tujukan kepada jajarannya di Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, diakui Andan, yang sebelum kepindahannya ke negeri seiaya sekata ini telah mendengar adanya praktek praktek pungutan di instansi pemerintah yang mengatas namakan Kajari, secara tegas dirinya meminta semua pihak untuk melaporkan kepadanya.

“Saya tidak pernah memerintahkan bawahan saya untuk meminta sesuatu kepada siapapun, jadi kalau ada yang menagtas namakan Kajari untuk meminta uang tolong laporkan kepada saya, dan akan saya tindak tegas, karena saya sudah dengar hal itu sebelum saya pindah kesini.” pungkasnya

Apon Hadiwijaya

 

Tulis Komentar
comments powered by Disqus