Tiga Pansus Dibentuk

DPRD Pelalawan Bahas 10 Ranperda

Selasa,25 Februari 2014 | 02:02:00
DPRD Pelalawan Bahas 10 Ranperda
Ket Foto : anggota DPRD Pelalawan mendengarkan jawaban Pemda Pelalawan atas pertanyaan dari Fraksi Fraksi dewan

PANGKALAN KERINCI  – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan mengusulkan 10  Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada sidang paripurna DPRD Pelalawan, Senin (17/2), pada kesempatan itu Pemkab Pelalawan diwakili oleh Sekretaris Daerah, Tengku Mukhlis, Msi.

Di hadapan anggota dewan,  TM (Tengku Mukhlis biasa disapa), menerangkan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan setiap pertanyaan, tanggapan maupun saran yang telah disampaikan.  Namun disadari bahwa sebagai seorang manusia tentu tidak lepas dari segala kekurangan dan kekhilafan sehingga segala kekurangan dan kekeliruan yang terjadi bukanlah merupakan suatu kesengajaan.

"Untuk itu, agar kita dapat menerima dan memahaminya," katanya.

Untuk lebih jelasnya Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum yang disampaikan oleh kelima orang Anggota Dewan Yang Terhormat mewakili Fraksi nya masing-masing di DPRD, fraksi Amanat Nasional disampaikan oleh Habibi Hapri, Fraksi Golkar disampaikan oleh Abdul Muzakir, Fraksi Hanura disampaikan oleh Markarius Anwar, Fraksi Demokrat Pembangunan disampaikan oleh Josen Silalahi dan Fraksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan oleh Sozifao Hia.

Yang paling urgen adalah, berkenaan dengan pertanyaan terkait Ranperda Revisi RPJMD Kabupaten Pelalawan yang diajukan juga oleh Sdr. Habibi Hafri dari Fraksi Amanat Nasional, Sdr. Markarius Anwar dari Fraksi Hanura dan Josen Silalahi dari Fraksi Demokrat Pembangunan adalah sebagai berikut bahwa berkenaan dengan keterkaitan antar dokumen, dimana seharusnya perlu ada Perda tentang RPJPD baru kemudian disusun RPJMD, hal ini sebenarnya sudah dipertanyakan dan sudah dijelaskan pada saat proses penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 pada akhir Tahun 2011 yang lalu.

"Namun saat ini perlu kami jelaskan kembali agar semua memakluminya. RPJMD harus segera disusun dan ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2011 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, sekalipun pada saat itu Perda tentang RPJPD belum ada. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional BAB IX Ketentuan Peralihan Pasal 34 Ayat (3) berbunyi 'Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan'," ujarnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, maka proses penetapan Perda RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 yang disusun pada Tahun 2011 yang lalu itu tetap dilanjutkan dan dikeluarkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut meskipun Perda RPJPD Kabupaten Pelalawan belum ada. Dan sebagaimana tadi disebutkan bahwa Pemda Kabupaten Pelalawan baru saat ini dapat mengajukan proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini.

"Waktunya memang bersamaan dengan pengajuan Revisi RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 yang menurut hemat kami sudah tepat waktu dan bisa dibahas secara paralel dan tidak menyalahi prinsip linearitas serta tidak melanggar aturan," ujarnya.

Kemudian poitn kedua, lanjutnya, bahwa revisi RPJMD yang dilakukan saat ini adalah penyempurnaan, penajaman, dan penambahan terhadap dokumen induk RPJMD yang sudah ada yakni Perda Nomor 1 Tahun  2012  dan  sama  sekali  tidak   diambil  dari  RPJMD daerah lain.

"Dan ini dikerjakan dengan melibatkan seluruh SKPD yang ada terkait dengan evaluasi, penyempurnaan dan penajaman kebijakan dan program pembangunan sektor dan bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan kemudian dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan yang lebih luas, dihadiri juga antara lain oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Pelalawan," katanya.

Revisi RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 ini, masih kata Sekda, disusun semata-mata berdasarkan tuntutan peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan dua tahun pertama serta perubahan-perubahan keadaan dan asumsi yang akan mempengaruhi pencapaian target 2016 sebagai akhir periode perencanaan.

"Jadi substansi RPJMD yang ada benar-benar disusun berdasarkan keadaan riil di Kabupaten Pelalawan disejalankan dengan misi percepatan pembangunan yang bisa dicapai. Naskah Perda-nya yang memuat konsideran, dasar hukum, dan pasal-pasal mengenai sumber pembiayaan, pengendalian dan evaluasi, redaksionalnya mengacu dari perda-perda yang ada termasuk perda dari daerah lain. Memang kami akui bahwa pada Pasal I draft Perda ini tercantum nama kabupaten lain yang seharusnya adalah Kabupaten Pelalawan," bebernya.

Menurutnya, hal ini terjadi karena kurang korektifnya dalam memfinalisasi naskah tersebut. Untuk itu pihaknya memohon maaf karena hal ini mengganggu dan menimbulkan salah persepsi.

Point yang ketiga, yang berkenaan dengan adanya halaman IV - 16 terdapat Review Draft RPJPD Kabupaten Pelalawan pada BAB IV mengenai Analisa Isu-Isu Strategis, dapat disampaikan sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa Pemda Kabupaten Pelalawan telah beberapa kali menyusun dan menyempurnakan draft RPJPD namun belum sampai pada proses penetapan Perda, karena masih terdapat kendala teknis.

"Draft RPJPD tersebut disusun berdasarkan kajian akademis yang lengkap, sudah dilakukan konsultasi publik dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang tertuang di dalam draft RPJPD," tegasnya.

Oleh sebab itu substansi yang tertuang di dalam draft RPJPD itu perlu ditelaah kembali kesesuaiannya dan dapat diambil sebagai isu strategis di dalam RPJMD ini. Tidak ada kesalahan fatal apapun yang dilakukan, karena justru kaidah penyusunannya mengatur hal yang demikian. Intinya meskipun RPJPD belum diperdakan tetapi substansinya sudah dapat dijadikan acuan.

Dikatakannya, bahwa point keempat yakni mengenai arah pembangunan yang dibuat dan berbeda setiap tahun. Hal tersebut sebenarnya menjadi tema pembangunan pada tahun bersangkutan. Penajaman pembangunan sesuai tema, namun tidak meninggalkan program pembangunan yang harus terus dilakukan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya. Di dalam APBD 2014 sebagai salah satu sasaran pembangunannya memang mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan berbagai program penyehatan lingkungan baik di Dinas PU, Dinas Tata Kota, BLH dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah.

“Untuk fokus-fokus pembangunan pertahun lainnya dapat kami jelaskan dan kita diskusikan pada kesempatan pembahasan berikutnya," katanya

Ditambahkannya, poitn terakhir yakni alasan utama dilakukannya revisi RPJMD 2011-2016 ini adalah penegasan implementasi Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta percepatan pembangunan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean    (MEA),  percepatan   pencapaian  MDGs  dan  World Summit on Information Society (WSIS).

"Dengan kondisi demikian setidaknya kita sudah memiliki pondasi dalam menghadapi persaingan global pada Masyarakat Ekonomi Asean tersebut, serta terjadi percepatan pencapaian MDGs dan WSIS," bebernya

Atas jawaban dari pihak Pemerintah Daerah atas pertanyaan Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan di dalam rapat Paripurna dewan, DPRD Pelalawan membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) yang diajukan oleh Pemda Pelalawan.

Dari ketiga pansus yang dibentuk, pansus pertama bertanggung jawab membahas ranperda tentang RPJPD tahun 2005-2025, hutan kota dan tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 1 tahun 2012 tentang RPJMD tahun 2011-2016 kabupaten Pelalawan.

“Untuk Pansus dua akan membahas ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang pajak daerah, pencabutan peraturan daerah nomor 55 tahun 2002 tentang sumbangan pihak ketiga. tentang pokok pokok pengelolaan barang milik daerah dan izin usaha jasa kontruksi” jelas Wakil Ketua DPRD Pelalawan Ikmal Pasha.

Dilanjutkan Ikmal, untuk Pansus ketiga akan membahas tentang ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2004 tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten Pelalawan.

“Dan yang terakhir dari pembahasan ranperda oleh pansus ketiga adalah  tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah daerah kabupaten pelalawan”lanjutnya

Ditegaskan Ikmal, Pansus yang dibentuk tersebut nantinya akan bekerja pada beberapa pekan ke depan sampai disahkannya menjadi Perda.

Setelah di bentuknya ketiga pansus ini, kita kan bekerja pada beberapa pekan ke depan sampai di sahkannya Perda.

Ayumi

Tulis Komentar
comments powered by Disqus