Kisruh Seleksi Anggota KPUD Pelalawan

Kejar Ambisi, Kesampingkan Integritas dan Independensi

Senin,10 Februari 2014 | 11:16:00
Kejar Ambisi, Kesampingkan Integritas dan Independensi
Ket Foto : Pemimpin Umum Seputar Pelalawan, Asnol Mubarack

PANGKALAN KERINCI (PelalawanNews.com)-Pemilihan umum yang didengung dengungkan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujus dan adil, namun kenyataannya, dari rangkaian tahapan pesat demokrasi yang dilaksanakan tidak menjamin kepuasan semua pihak yang terlibat aktif di dalam proses itu.

Pada perhelatan pesta demokrasi, para calon calon yang telah bertaruh dengan segala keyakinan dan kemampuannya harap harap cemas menanti keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU bukanlah keputusan mutlak, seringkali kegagalan meraih keinginan dan impian calon di timpakan ke pada buruk nya kinerja KPU, keputusan mutlak harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Yang menjadi pertanyaan, kenapa semua nya mesti ke MK, bagaimana keputusan KPU, ataupun keputusan KPUD. Mekanisme MK ditempuh karena tidak adanya kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Sama artinya, azas azas penyelenggara pemilu diantaranya, kemandirian, jujur, adil, kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien diyakini tidak dipunyai oleh penyelenggara pemilu sehingga keputusannya menimbulkan polemik bahkan sampai menimbulkan konflik.

Namun jika pesta demokrasi dijalankan secara independen, tanpa adanya intervensi berbagai kepentingan, penyelenggara pemilu benar benar bersikap mandiri atas semua keputusannya. Potensi potensi ketidak puasan dan konflik dapat diminimalisir.

Untuk itulah komisioner KPU harus diperkuat dengan independensi dan integritas, agar semua keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu ini bukan isapan jempol belaka.

Keberhasilan pemilu sangat penting karena menyangkut legitimasi yang dimiliki hasil pemilu, dapat diterima oleh semua pihak, untuk menjaga stabilitas politik yang demokratis, mengingat begitu besarnya tanggung jawab penyelenggara pemilu, terutama KPU/KPUD, untuk menyelenggarakan pemilu secara profesional agar hasil pemilu legitimate. Karena keseluruhan instrumen (Undang-Undang dan Kode Etik) untuk memandu proses penyelenggaraan pemilu secara profesional, sudah tersedia, maka keberhasilan pelaksanaan pemilu  tinggal dipengaruhi oleh para anggota penyelenggara pemilu yang mengisi kelembagaan tersebut.

Untuk mengemban tanggung jawab sebesar itu, diperlukan anggota komisioner KPU/KPUD yang selain profesional juga memiliki integritas, suatu sikap yang konsisten dalam menjalankan etika, serta memiliki reputasi dalam hal independensi dan nilai-nilai kejujuran. Independensi sendiri merupakan kemandirian dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan diambil bedasarkan informasi yang obyektif untuk kepentingan publik, dan mampu untuk menolak segala bentuk intervensi dari segala kelompok kepentingan. Sedangkan nilai-nilai kejujuran menyangkut tidak hanya bersuara dan bertindak atas dasar kebenaran yang diyakininya, juga menyangkut sikap untuk mengakui dan menyadari  kesalahan yang mungkin diperbuatnya. Dan kebenaran yang diyakini adalah kebenaran yang sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

Mengingat integritas menyangkut reputasi jangka panjang, rekam jejak, tindak tanduk anggota penyelenggara pemilu turut menentukan keputusan apa yang akan dibuatnya pada pelaksanaan pemilu.

Figur penyelenggara pemilu yang memiliki integritas hanya dapat diperoleh melalui proses rekruitmen yang dilakukan secara profesional dan oleh orang-orang yang juga memiliki integritas. Melihat begitu besarnya tanggungjawab moral dan konstitusional para anggota Timsel, kepada mereka lah demokrasi yang jujur dan adil itu digantungkan.

Namun yang terjadi pada sistem perekrutan anggota KPUD Pelalawan saat ini, Tim seleksi yang di ketuai Dr Hidayat Syah MA, diragukan integritas dan indepensinya. Setelah pengumuman hasil 10 besar. Timsel langsung mendapat sorotan karena dinilai mengeluarkan keputusan yang penuh nuansa manuver politik.

Tudingan demi tudingan terus diarahkan kepada tim yang dibentuk berdasarkan ketokohannya, tiga diantaranya berlatang belakang dari akademisi, perguruan tinggi ternama di negeri Melayu ini malah mengeluarkan keputusan yang sangat mengecewakan.

Dimulai dengan tudingan bahwa seleksi tim seleksi itu sudah bermasalah, dari berbagai sumber menyebutkan bahwa seleksi Timsel sangat tertutup, dua nama malah tiba tiba muncul tanpa adanya pengajuan calon sebelumnya.

Ketika Timsel mulai melaksanakan tugasnya menyelaksi seluruh peserta seleksi calon anggota KPUD Pelalawan, Timsel di tuding telah meluluskan incumbent KPUD Pelalawan yang diketahui sebelumnya tidak lulus dalam 20 besar.

Setelah itu, timsel kembali membuat keputusan kontroversi, dari 10 besar nama nama yang dinyatakan lulus seleksi wawancara Timsel dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya di KPUD Riau, di dalam 10 besar itu Timsel menyelipkan nama Ketua Dewan Penasehat DPC salah satu parpol di Kabupaten Pelalawan.

Walaupun timsel berdalih bahwa nama yang bersangkutan hanya di catut oleh pengursu parpol untuk meloloskan dalam verifikasi parpol peserta pemilu 2014 nanti. namun mengingat posisi strategis di jajaran kepengurusan DPC PD Pelalawan, menjadi pertanyaan nama itu hanya numpang lewat saja.

Dan terbaru, Timsel tidak bekerja dengan maksimal, timsel tidak melihat rekan jejak para peserta seleksi calon anggota KPUD Pelalawan. salah satu incumbent yang berprofesi ganda selama keanggotaannya masih juag diluluskan, padahal pada seleksi administrasi secara jelas di cantumkan surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lain selama masa keanggotaannya.

Komisioner yang juga berprofesi sebagai tenaga pendidik tersebut telah menerima dana sertifikasi, yang artinya telah memenuhi jam mengajar 24 jam, jika  yang bersangkutan benar benar bekerja penuh waktu di KPUD Pelalawan, 24 jam tatap muka dalam seminggu merupakan sebuah kemustahilan dilakukan oleh seorang guru.

Namun jika pahlawan tanpa tanda jasa ini benar benar melakukan tugasnya 24 jam tatap muka, maka dipastikan surat pernyataan yang dibuat sebelumnya diatas materai 6000 telah dikangkanginya. Jika seseorang berani mengangkangi apa yang sudah di nyatakannya, apakah orang tersebut layak dikatakan berintegritas???.....

Integritas itu adalah sebuah konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip yang dianut. Dalam etika diartikan sebagai kejujuran dari tindakan seseorang.

Mengingat perhelatan demokrasi yang sebentar lagi bakal dilaksanakan, April mendatang, bisa saja kepentingan kepentingan politik  menyusup ke dalam sistem penyelenggaraan pemilu.

Semoga saja tudingan tudingan tersebut bisa dibantah oleh Timsel dengan membuka  seluruh tahapan seleksi secara transparan.

Dengan demikian kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada lembaga terhormat ini dapat terus terjaga.

 

Tulis Komentar
comments powered by Disqus