Profesi Ganda Komisioner KPU Bertentangan Dengan Integritas

Senin,10 Februari 2014 | 11:08:00
Profesi Ganda Komisioner KPU Bertentangan Dengan Integritas
Ket Foto : Ktua LCKI Pelalawan, Apul Sihombing

PANGKALAN KERINCI (PelalawanNews.com)-Seorang komisoner Komisi Pemilihan Umum Dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara penuh pada lembaga penyelenggara pemilu itu, untuk itu Komisioner KPU dilarang berkerja pada profesi manapun selama masa keanggotaan, sebgaaimana surat pernyataan yang sudah ditandatngani sebelum mendaftar menjadi calon anggota KPU.

Namun tidak halnya dengan salah seotang komisioner KPUD Pelalawan, , Asmadi M, Hum yang sudah diakhir masa keanggotaan nya di KPUD Pelalawan dan masih mencalonkan diri telah menjalankan profesi ganda sebgaai guru di MTs, Al Muslimun selama empat tahun dan mendapatkan dana sertifikasi dari pemerintah.

Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Pelalawan, Apul Sihombing SH menyayangkan sikap seorang komisioner KPU yang mengambil profesi ganda, yang sama saja mengabaikan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan  aturan perundang undangan yang berlaku.

“Komisioner KPU itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu harus berintegritas yang maksud nya menjunjung tinggi nilai nilai luhur yang dianutnya, dengan mengambil profesi ganda sudah bertentangan dengan integritas itu sendiri yang seharusnya harus di pegang teguh oleh komisioner KPU” terangnya

Lebih lanjut dijelaskan Apul, sikap dari komisioner KPU yang bertentangan dengan nilai nilai integritas itu adalah yang bersangkutan (Asmadi red) sudah menanda tangani surat pernyataan untuk bekerja penuh waktu di KPU dan tidak bekerja pada profesi lain, namun pada waktu yang sama yang bersangkutan juga menjalani profesi lain.

“Maksud dari tidak bekerja pada profesi lain artinya bekerja pada KPU saja, kalau bekerja juga di tempat lain berarti mengangkangi pernyataan yang dibuartnya sendiri,”lanjutnya

Atas dasar itu, imbuh Apul, dengan mengangkangi pernyataan yang sudah ditandatangani diatas materai 6000, layaknya orang tersebut dikatakan memiliki integritas, apa lagi profesi lain yang dijalani sebagai pengajar yang di tuntut sikap tauladannya agar menjadi panutan para anak didiknya

“Orang yang sudah tidak dapat dipercaya lagi pernyataannya apakah layak disebut memiliki integritas, sedangkan anggota KPU itu dituntut harus memiliki integritas. itu menjadi pertanyaan kita.”tegas Apul

LCKI Pelalawan juga menyoroti dana sertifikasi guru yang di terima oleh Asmadi selama kurun empat tahun tersebut. Menurut Apul dana sertifikasi didapat berdasarkan rutinitas pengajar dalam melaksanakan pertemuan dengan para siswa di kelas.

“Sudah jelas ketentuan nya bahwa sertifikasi guru itu diberikan kepada guru yang memenuhi 24 jam mengajar, kurang dari itu dipastikan dana sertifikasi tidak bakalan didapat” terangnya

Mengingat profesi ganda yang ditekuni oleh Asmadi, dengan waktu satu hari sekolah tentunya sangat sulit menyelesaikan 24 jam mengajar.

“Sebuah kejanggalan tentunya, kalau katanya dia bekerja di KPU dari Senin sampai jum at, berarti dia Cuma punya hari sabtu untuk mengajar, secara logika tidak masuk satu hari itu di full kan mengajar 24 jam” katanya

LCKI Pelalawan menegaskan kejanggalan kejanggalan seperti itu harus dapat diurai sejelas jelasnya, agar bisa di ketahui siapa saja yang bermain disana.

“Kejanggalan seperti ini harus diurai satu persatu, kalau rasanya tidak mungkin orang mengajar dalam satu hari sebanyak 24 jam, tapi kok bisa dapat sertifikasi, apakah ada yang lain membantunya memenuhi jam tersebut, itu menjadi kecurigaan kita” sambungnya

Namun jika 24 jam pertemuan memang benar dilakukan oleh guru yang merangkap komisioner KPU tersebut, itu berarti yang bersangkutan telah melakukan korupsi waktu di KPUD Pelalawan.

“Jika memang dia mengajar 24 jam, mungkin saja di hari sekolah yang lain, itu sama saja korupsi waktu di KPU, karena di KPU itu sudah ditentukan kerjanya penuh waktu tidak bisa dibagi bagi dengan aktifitas lain” bebernya

LCKI Kabupaten Pelalawan mengharapkan aparat yang berwenang untuk menindak lanjuti kasus ini agar semua terang benderang.

“Kasus ini selayaknya harus diusut tuntas oleh pihak yang berwenang, agar kerugian kerugian negara dapat diminimalisir” harapnya

Dedi

Tulis Komentar
comments powered by Disqus