Paripurna DPRD Pelalawan

Tiga Ranperda Ditetapkan Jadi Perda

Jumat,07 Juli 2017 | 10:15:00
Tiga Ranperda Ditetapkan Jadi Perda
Ket Foto : Wakil Ketua DPRD Pelalawan Suprianto S.IP memimpin rapat paripurna

PANGKALAN KERINCI (PELALAWANNEWS.COM) - Bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Rabu (5/7), bersama Pemerintah Daerah, wakil rakyat Kabupaten Pelalawan ini melaksanakan rapat paripurna penyampaian pembahasan Panitia Khusus (Pansus) dan pengambilan keputusan serta penutupan pembahasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pelalawan.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, Suprianto S.IP, tiga dan dihadiri oleh seluruh Fraksi DPRD Pelalawan, turut juga hadiri Bupati Pelalawan HM Harris yang diwakili oleh Wakil Bupati Drs H Zardewan MM, Unsur Forkominda, Staf ahli, assisten Kepala Dinas, Kepala Badan dna Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Pelalawan.

Pengambilan keputusan terhadap Ranperda merupakan tindak lanjut dari proses pembahasan yang dilakukan bersama sama antara Pemerintah Daerah Daerah dengan DPRD beberapa waktu yang lalu. Dan melalui kajian yang matang dan mendalam, akhirnya ketiga Ranperda tersebut diputuskan untuk di jadikan Perda Kabupaten Pelalawan.

Ketiga Ranperda yang dibahas oleh Pemkab dan DPRD yaitu Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan, Ranperda yang kedua pencabutan Perda nomor 19 tahun 2007 tentang izin pengelolaan air tanah dan air permukaan. Sedangkan Ranperda yang terakhir tentang pencabutan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Pelalawan yang bertindak sebagai pimpinan rapat Paripurna menyampaikan bahwa, sebagai tanggung jawab sebagai lembaga yang memiliki tugas legislasi (membuat peraturan daerah), DPRD Pelalawan telah menindak lanjuti usulan Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Daerah melalui Bupati Pelalawan beberap waktu yang lalu.

Tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan berbagai tahapan tahapan pembahasan, sampai pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Pelalawan untuk menetapkan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Pelalawan.

"Atas pembasan tiga ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, telah diputuskan ketiga ranperda itu untuk dijadikan perda Kabupaten Pelalawan,dan mendapat persetujuan dari Anggota DPRD Pelalawan," ungkap Suprianto.

Suprianto berharap agar tiga Ranperda yang disetujui ini segera dapat menjadi Perda dan diterapkan di tengah - tengah masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Pemerin tah Daerah Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat.

 "Melalui Perda nantinya kita berharap pelayanan instansi pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berjalan maksimal," ucapnya.

Secara umum, Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh Wakil Bupati Pelalawan, Drs H Zardewan MM member beberapa catatan yang disampaikan kepada rapat paripurna dewan terkait dengan pembahasan tiga Ranperda yang telah dilakukan.

Catatan pertama, mengenai perubahan atas perda nomor 13 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan,  menurut Zardewan, Ranperda tersebut merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak (berita negera Republik Indonesia tahun 2016 nomor 80) yang haris diakomodir di dalam Peraturan Daerah perubahan itu.

“Dengan disahkannya Ranperda ini, tentunya diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara maksimal,” tegas Zardewan

Catatan kedua, mengenai Ranperda tentang pencabutan Perda nomor 19 tahun 2007 tentang izin pengelolaan air tanah dan air permukaan, menurut hemat Pemerintah Daerah, Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Gubernur Riau nomor 8662/IX/2016, tanggal 20 September 2016 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 19 tahun 2007 tentang izin pengelolaan air tanah dan air permukaan.

”Ranperda ini tindak lanjut dari undang undang nomor 23 tahun 2014 dan Keputusan Gubri tahun 2016,” lanjutnya

Sedangkan catatan pada Ranperda ketiga, tentang pencabutan Perda nomor 14 tahun 2004 tentang izin usaha pertamabangan  bahan galian golongan C. Ranperda ini juga merupakan sebagai tindak lanjut dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 188.34-5595 tahun 2016 tertanggal 19 Juli 2016 tentang pembatalan Perda Kabupaten Pelalawan nomor 14 tahun 2004 tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

“Berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2014 dan Kepmendagri tahun 2016, Perda Kabupaten Pelalawan nomor 14 tahun 2004 harus di cabut.” Katanya (Parlementaria/Dedi)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus