Eksekusi Putusan MA Terhadap PT MPL Belum Jalan

Minggu,19 Februari 2017 | 01:44:00
Eksekusi Putusan MA Terhadap PT MPL Belum Jalan
Ket Foto : Aktivitas PT Merbau Pelalawan Lestari. Foto: Eyes on the Forest

PEKANBARU (PNC) - Eksekusi terhadap vonis Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) untuk membayar denda sebesar Rp16,2 triliun hingga saat masih belum terlaksana.

Belum dilaksanakannya putusan kasasi MA yang sudah ditetapkan sejak 18 Agustus 2016 lalu dengan No.460K/PDT/2016 itu dengan alasan Direktorat Jenderal (Dirjen) Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPH-KLHK) hingga saat ini tengah melakukan inventarisir terhadap aset perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ragil kepada wartawan mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan tahap inventarisir terhadap aset perusahaan.

"Sebenarnya pekan ini kita mau menyampaikan surat eksekusi pada perusahaan. Tapi tidak hanya sekadar itu. Kami juga harus menyiapkan aset-aset mana saja yang harus dieksekusi," terangnya.

Lebih lanjut Ragil menerangkan, jika pihaknya tidak memastikan barang bukti yang akan dieksekusi maka akan timbul problem, pasalnya dalam melampirkan surat eksekusi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru nantinya pihaknya harus melampirkan bukti yang konkrit.

"Kalau hanya sekedar menyampaikan eksekusi, bisa langsung segera. Namun kami tidak hanya sekadar minta. Tentunya harus ada bukti-bukti untuk eksekusi," tegasnya.

Seperti yang diketahui PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) kalah dalam kasasi di kasus pembalakan hutan. Perusahaan yang berkantor di Pekanbaru ini dihukum dengan membayar ganti rugi sejumlah Rp 16 triliun.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 460 K/Pdt/2016, rincian ganti rugi adalah Rp 12,16 triliun lantaran mengakibatkan perusakan lingkungan hidup di dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) seluas 5.590 hektar. Lalu, Rp 4,07 triliun untuk lahan seluas 1.873 hektar di luar areal IUPHHK-HT.

Pembalakan berlangsung sepanjang tahun 2004 hingga 2006 di wilayah hutan Pelalawan, Riau. Karena bukti-bukti pelanggaran sudah terkumpul, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mengajukan gugatan perdata pada September 2013.

Hakim kasasi juga membatalkan putusan pengadilan tinggi Pekanbaru No.79/Pdt/2014/PTR juncto Putusan PN Pekanbaru No. 157/Pdt.G/2013/PN Pbr.(Ali)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus