Kajari Jamin, MoU Tak Melunakkan Sikap Korp Adyaksa Terhadap Tindakan Koruptif

Senin,06 Februari 2017 | 02:25:00
Kajari Jamin, MoU Tak Melunakkan Sikap   Korp Adyaksa Terhadap Tindakan Koruptif
Ket Foto : Penandatanganan MoU pemdampingan hukum Kejari Pelalawan dengan DPRD Pelalawan

PANGKALAN KERINCI (PelalawanNews.com) – Kejaksaan Negeri Pelalawan membuka diri bagi lembaga negara lainnya untuk meminta bantuan pendampingan terkait masalah yang dihadapi, hal ini dilakukan pihak kejaksaan sesuai tugasnya sebagai pengacara negara.

Dalam pembelaan, Kejaksaan hanya memberikan bantuan pendampingan kepada lembaga negara lainnya terkait Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) seperti gugatan administrasi, pendampingan pengembalian aset negara, PAD dan sebagainya yang berkenaan dengan bidang keperdataan dan tata usaha negara.

Sebagaimana di jelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Tetty Syam kepada Seputar Pelalawan, menurutnya, sebagai pengacara negara, sudah menjadi tugas lembaga yang dipimpinnya untuk memberikan pendampingan kepada lembaga negara lainnya dan memberikan motivasi agar bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja lembaga negara tersebut.

Pendampingan kepada Pemerintah Daerah sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan terhadap Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait penagihan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN kepada perusahaan. Pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandantangan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kejari dan Dispenda.

“Kita sudah menandatangani MoU dengan Dispenda untuk mendampangi penagihan PPJ kepada perusahaan, dan itu sudah dilakukan, gunanya kan untuk mengoptimalkan PAD, makanya kita bantu dampingi,” ungkap Kajari Pelalawan Tetty Syam.

Tak sampai sebatas menagih tunggakan utang Pemkab, jasa Kejaksaan juga dipakai oleh Pemerintah daerah untuk memuluskan proses pembayaran ganti rugi lahan kawasan Teknopolitan Langgam, yang terus menerus menjadi benang kusut tanpa penyelesaian. Walau sempat dianggarkan tahun 2016, dan memasukkan kejaksaan dalam tim pembayaran. Namun sampai sekarang ganti rugi lahan teknopolitan belum jua kunjung terlaksana.

Terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) tak mau ketinggalan mendekatkan diri dengan salah satu lembaga penegak hukum di daerah ini, beberapa anggota dewan yang terhormat ikut mengiringi langkah pimpinan dewan menuju kantor adyaksa SP 6 Pangkalan kerinci untuk meneken Nota kefahaman antara legislatifnya Kabupaten Pelalawan dengan pihak kejari.

Bertempat di ruang Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Senin (9/1/2017) Ketua DPRD Pelalawan Nasaruddin SH MH dan kejari Pelalawan Tetty Syam sama sama membubuhkan tandatangan menandai kesefahaman dalam nota dokumen legal.

Tanpa mengurangi keabsahan nota yang ditandatangi, Kejari Pelalawan menegaskan bahwa MoU yang terjadi anatara Kejari dan lembaga negara lainnya hanya mengikat pada perkara Perdata dan Tata Usaha (Datun) saja, sedangkan perkara perkara yang bersifat Pidana, baik pidana Umum maupun pidana khusus, pihaknya akan berlaku sama kepada setiap warga negara lainnya, tidak terkecuali pejabat pejabat yang terlibat dalam MoU sebelumnya.

“MoU itu hanya sebatas Perdata dan Tata Usaha Negara saja, kalau ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi, kita pasti perlakukan sama dengan penanganan kasus serupa, tidak ada beda,”jelasnya

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai Kepala di Kejaksaan Negeri, tidak akan kendur semangatnya untuk memberantas korupsi, karena hal tersebut telah menjadi garis kebijakan dari Kejaksaan Agung kepada jajarannnya di kejaksan tinggi dan kejaksaan negeri.

“Ya, kita akan tetap tegas, jika ada indikasi terjadinya penyelewengan anggaran, tindakan yang bersifat koruptif, ya harus kita tindak lanjuti, jadi saya tegaskan lagi, MoU yang di tandatangani tak mengendurkan semangat kami untuk berlaku tegas terhadap perbuatan melawan hukum,” lanjutnya

Dicontohkan Tetty, walau Kejaksaan dimasukkan dalam tim pembayaran ganti rugi lahan Teknopolitan Pelalawan di Langgam, bukan berarti Kejaksaan akan menutup mata jika menemui ada pelenggaran pelanggaran yang menyebabkan kerugian uang negara saat pembayaran.

“Walaupun dalam tim, kalau ada yang tidak sesuai pasti kita usut, salah ya salah, MoU bukan untuk membenarkan yang salah,” tegasnya

Perlakuan sama juga ditujukan kepada pejabat di gedung legislatif, MoU yang ditandatangi diawal tahun ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan semangat kerjasama membangun Kabupaten Pelalawan dan bersih dari tindakan tindakan koruptif.

Nota kesefahaman yang di tandatangani kedua pimpinan lembaga tidak menjadi jaminan akan melemahnya penagakan hukum kepada oknum oknum di dewan jika terindikasi melakukan perbuatan korupsi atau perbuatan melawan hukum lainnya.

“MoU itu bukan untuk melemahkan semangat kami dalam menegakkan hukum, kalau salah ya akan kita tindak,”tegasnya

Tetty menggarisbawahi, terkait dengan pemberitaan dimedia yang menyebutkan adanya dugaan suap dalam pengesahan APBD Pelalawan tahun 2016 yang disahkan pada akhir 2015 silam, pihak Kejaksaan masih mendalaminya, dan masih mengumpulkan bukti dan saksi.

“Setiap indikasi perbuatan melawan hukum yang muaranya akan merugikan uang negara akan kita dalami, bukan kita diamkan saja, MoU tak berlaku di kasus seperti ini,” janjinya

Tetty juga berharap kepada seluruh pejabat yang memiliki akses dalam penggunaan anggaran pembangunan untuk lebih hati hati dalam menggunakan uang negara, karena ada konsekwensi hukum yang akan diterima jika penggunaanya menyalahi aturan.

“Kalau pekerjaannya tidak benar, tentu ada konsekwensi hukumnya, untuk itu lah ikuti saja aturan yang ada, jangan ditambah tambah atau dikurang kurang,” pungkasnya (Tim)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus