Pemerintah Gesa Pengesahan APBD 2017

Senin,19 Desember 2016 | 10:49:00
Pemerintah Gesa Pengesahan APBD 2017
Ket Foto : Rapat paripurna DPRD Pelalawan dengan agendapenandatangan nota kesepakatan KUA PASS

PANGKALANKERINCI (SP) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, saat ini tengah menggesa pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan untuk tahun 2017 mendatang.

Dalam Draf Rencana APBD Pelalawan tahun 2017 yang telah diserahkan Pemkab Pelalawan kepada DPRD awal pekan lalu, dijadwalkan dan ditargetkan pada tanggal sebelum akhir tahun ini pembahasan tersebut telah rampung untuk segera disahkan menjadi APBD Pelalawan tahun 2017.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawa Ir M Syahrul Syarif MSi, seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mengikuti paripurna jawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan atas pemandangan umum enam fraksi.

Setelah melakukan paripurna jawaban Pemkab, makan kegiatan langsung dilanjutkan dengan pembahasan masing-masing komisi bersama seluruh SKPD yang menjadi mitra kerja.

"Ditargetkan dan dijadwalkan APBD Pelalawan tahun 2017 ini telah dilakukan pengesahan sebelum penutup tahun 2016 ini," ungkapnya.

Diungkapkannya, bahwa seluruh SKPD mesti mempersiapkan diri dalam agenda pembahasan APBD bersama berkas terkait pengajuan program rencana kerja (renja) yang akan diselenggarakan tahun 2017 dan harus dilengkapi. Sehingga program pada tahun 2017 nantinya, dapat berjalan lancar tanpa ada kendala berarti.

Syahrul mengatakan, diperkirakan APBD 2017 mendatang mencapai pada angka sebesar Rp 1,6 Triliun atau turun sekitar Rp 300 Miliar lebih dari APBD tahun 2016 setelah perubahan yang berjumlah sebesar Rp 1,9 triliun.

Sementara itu, Bupati Pelalawan, HM Harris secara tegas telah melarang seluruh pejabat untuk tidak melaksanakan tugas luar daerah dalam jangka waktu pembahasan APBD 2017 mendatang.

Lanjut Bupati Harris, perintah bagi para pejabat-pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak melaksanakan tugas luar daerah dalam rangka persiapan pembahasan.

"Kepala dinas agar tidak memberikan izin keluar daerah. Untuk pembahasan APBD 2017 ini harus selesai sesegera mungkin," tegas Bupati Harris saat coffee morning di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan, Senin (5/12) pekan silam.

Tidak hanya Kepala dinas saja, seluruh jajaran yang berada dibawah Dinas pun ikut dipanggil untuk tidak melakukan perjalanan, "Sekda atau Kadis, agar tidak mengeluarkan izin bawahannya keluar daerah," imbuhnya.

Menurutnya, imbauan yang disampaikannya itu wajib untuk dilaksanakan, karena seluruh pejabat harus tetap di Pelalawan dalam rangka mempermudah koordinasi dalam mempersiapan pembahasan APBD ini.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Seputar Pelalawan di lapangan, koordinasi antara kepala dinas dengan DPRD dilakukan lebih awal, bahkan pembahasan dengan mitra kerja itu dilakukan lebih awal sebelum ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada pekan lalu.

"Biasanya koordinasi DPRD dengan mitra kerja dilakukan setelah KUA-PPAS ditetapkan, tapi kali ini nampaknya agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya," ungkap Ahmad (47) salah seorang warga Pangkalan Kerinci beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, koordinasi antara DPRD dengan mitra kerja telah dimulai pada Senin (5/12), sedangkan penetapan KUA-PPAS oleh DPRD Pelalawan dilakukan pada Selasa (13/12) malam yang dihadiri Wakil Bupati Pelalawan, Zardewan dengan beberapa kepala SKPD.(Fadh)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus