Jikalahari: Cabut SP3 15 Korporasi

Senin,19 Desember 2016 | 10:33:00
Jikalahari: Cabut SP3 15 Korporasi
Ket Foto : Plang nama tanaman kehidupan PT Rimba Lazuardi yang diduga fiktif

PANGKALANKERINCI (SP) - Berdasarkan investigasi dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) sepanjang September 2016 menemukan bahwa benar terjadi kebakaran di dalam 15 konsesi perusahaan yang ada di Negeri Lancang Kuning.

Temuan dari organisasi aktivis lingkungan hidup ini juga bertolak belakang dengan alasan penerbitan SP3 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Hal ini dikarenakan fakta yang ada di lapangan menunjukkan areal terbakar berasal dari konsesi perusahaan yang diokupasi/ dirambah oleh masyarakat.

"Saat terjadi kebakaran dalam konsesi perusahaan, ada yang cepat menangani, namun ada pula yang lambat dalam memadamkan api," ungkap Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali kepada wartawan beberapa pekan lalu.

Namun, perusahaan tetap saja sengaja atau lalai tidak mengamankan konsesinya dari okupasi, perambahan dan kebakaran. Fakta tersebut membuktikan perusahaan telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Tidak sampai disitu saja, Made Ali juga menyebutkan fakta lain menunjukkan dari proses tanya jawab yang dilakukan Panja Karhutla DPR RI bersama NGO, Menteri LHK, Kejagung, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau ada kejanggalan yang ditemukan.

Adapun diantaranya hasil audit investigasi Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdapat 6 perusahaan yang di SP3 oleh Polda Riau dan direkomendasikan untuk dilanjutkan kembali penyidikannya.

"Alasan penerbitan SP3 karena tidak cukup bukti bertentangan dengan temuan tim investigasi Jikalahari dan keterangan ahli di Panja Karhutla DPR RI. Padahal UU 32 tahun 2009 dan UU 41 jo UU 18 tahun 2013 yang pada prinsipnya menyebut ada 6 alat bukti yang dapat digunakan dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup," paparnya.

Ditambahkannya, selain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa dan alat bukti lain, salah satunya scientific evidence.

Padahal pada kasus terdahulu, ada 4 perkara karhutla yang ditangani Polda dan sampai ke tahap P21 didasarkan pada scientific evidence.

Empat perusahaan itu diantaranya PT Adei Plantation and Industry diputuskan bersalah di PN Pelalawan pada September 2014. PT Nasional Sagu Prima disidangkan pada akhir 2014 hingga awal 2015. PT Palm Lestari Makmur dan PT Langgam Inti Hibrindo yang menjadi tersangka bersama 16 perusahaan lainnya juga sampai disidangkan di PN Rengat dan PN Pelalawan.

"Dari hasil persidangan sebelumnya, Hal ini menunjukkan alasan 'kurangnya alat bukti' dari Polda Riau hanya mengada-ada untuk mengeluarkan SP3 terhadap perusahaan tersebut," tegasnya.

Atas ketimpangan yang terjadi itu, Jikalahari meminta Panja Karhutla DPR RI merekomendasikan kepada Presiden RI dan Kapolri untuk melanjutkan penyidikan SP3 15 perusahaan, Presiden memerintahkan Kapolri menunda kenaikan pangkat 2 Kapolda Riau, Kapolres dan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau karena tidak transparan, tidak profesional, melakukan standar ganda penyidikan terhadap korporasi serta melanggar KUHAP dan Perkap.

Selain itu Jikalahari juga meminta Presiden agar memerintahkan Kepala Badan Restorasi gambut (BRG) untuk merestorasi gambut bekas terbakar di 10 areal perusahaan dengan pendekatan ekosistem berbasis masyarakat.

"Kita juga meminta Presiden untuk memerintahkan Menteri LHK agar Mencabut izin 4 perusahaan yang menanam kembali di lahan bekas terbakar. Mereview izin 15 korporasi yang terbakar dan selama melakukan review perizinan, Menteri LHK menghentikan operasional dan aktifitas perusahaan. Terkait 4 perusahaan yang izinnya telah dicabut oleh MenLHK diserahkan ke rakyat dengan model kelola Revitalisasi Ekosistem berbasis masyarakat dan hukum adat dan terakhir adalah Menjalankan GNPSDA KPK," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dari 15 perusahaan yang di SP3 kan oleh Polda Riau, emapat perusahaan yang bergerak dalam bidang kelapa sawit itu berada di Kabupaten Pelalawan, diantaranya PT. Bukit Raya Pelalawan,  PT. Rimba Lazuardi, KUD Bina Jaya Langgam, PT.Parawira Pelalawan.

Sebelumnya, Koordinator Jikalahari Woro Supartinah dalam pers rilisnya mengatakan, areal korporasi terbakar dominan berkonfik. Total 10 dari 15 korporasi berkonflik dengan masyarakat, yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan,  PT Dexter Timber Perkasa Iindah, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam.

Konflik ini ada sejak perusahaan mendapat izin. Klaim masyarakat bervariasi. Ada masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat yang mengklaim bahwa areal perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang telah mengelola jauh sebelum perusahaan hadir. Ada juga warga pendatang yang mengkalim areal konsesi tersebut. Modusnya: warga mengklaim lahan, lalu membakar kemudian ditanami kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya.

Uniknya, saat mereka mengkalim lahan dibiarkan oleh perusahaan. Setelah mereka menanam baru perusahaan berusaha mengusir. Warga mengkalim, terkait mediasi yang dilakukan oleh Polda Riau, warga tidak mengetahui dan bahkan tidak ada mediasi yang diinisiasi oleh Polda Riau.(Fadh)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus