Reformasi Birokrasi Setengah Hati

Fitra : Suap APBD, Pemufakatan Jahat

Senin,05 Desember 2016 | 09:10:00
Fitra : Suap APBD, Pemufakatan Jahat
Ket Foto : Koordinator Fitra Riau, Usman

Pekanbaru (SP) –Terkait adanya dugaan suap atau uang pelicin dalam meloloskan anggaran di Gedung Wakil Rakyat Kabupaten Pelalawan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengatakan bahwa seharusnya sikap anti korupsi itu lahir dari rahimnya pemerintah itu sendiri. Namun sayangnya, berbagai kasus korupsi bersentuhan langsung pengambil kebijakan, pengguna anggaran dan pejabat yang sayang jabatan dan cinta rupiah. Ini terindikasi dengan adanya praktek memberi dan menerima uang yang sebenarnya tidak dibenarkan berdasarkan aturan hukum.

“Praktek suap APBD terjadi karena ketiadaan semangat reformasi birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, jika ada permintaan dari dewan untuk meloloskan anggaran, sikap SKPD seharusnya melaporkan ke KPK, Kejaksaan atau kepolisian, bukannya menuruti permintaan yang melawan hukum tersebut,” jelas Koordinator Fitra Riau, Usman kepada SP.

Dengan ketiadaan keberanian kepala SKPD, maupun ketakutan kehilangan anggaran kegiatan dan jabatan, yang menyebabkan tumbuh suburnya praktek suap jelang pengesahan APBD, hal ini menegaskan adanya pemufakatan jahat, untuk bersama sama menguras uang negara yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif.

“Ini pemufakatan jahat, untuk merugikan negara, dua duanya melakukan tindakan koruptif” tegasnya

Usman meyakini, uang yang disetorkan oleh Kepala SKPD kepada anggota dewan itu jelas bukan uang pribadi pejabat, uang tersebut akan kembali ke saku Kepala SKPD dengan nominal yang berlipat setelah anggaran kegiatan sudah dapat di cairkan.

“Makanya pejabat yang menyetor ke dewan itu tidak keberatan, karena diyakini akan kembali dengan jumlah yang lebih besar nanti,” sambungnya

Dari permainan terlarang tersebut, yang paling di rugikan adalah masyarakat Kabupaten Pelalawan, alokasi dana pembangunaan akan berkurang, anggaran untuk peningkatan SDM pegawai guna peningkatan kualitas pelayanan terpotong, dan berbagai kegiatan lain di fiktifkan, untuk menutupi uang yang telah lebih dulu dikeluarkan untuk meloloskan anggaran.

Untuk itu, mengingat tidak jeranya pelaku pelaku penguras uang negara dengan berbagai dalih dan cara, Pemerintah Daerah yang menjadi pengambil kebijakan tertinggi untuk segera melakukan reformasi total birokrasi pemerintahan. Usman mengambil contoh bagaimana kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan DKI di bawah kepemimpinan Basuki Cahaya Purnama (Ahok) patut di contoh, untuk menyelamatkan uang negara. Dan mengefektifkan anggaran pembangunan.

“Sebaiknya Pemerintah Daerah mencontoh cara Ahok menjalankan kebijakan anggaran di DKI, jangan mau melakukan pemufakatan jahat untuk merugikan masyarakat sendiri, model model suap seperti harus di lawan, cara nya laporkan,” tegasnya

Usman meminta kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sebagai penyambung aspirasi rakyat, untuk bekerja sesuai dengan tugas fungsinya, fungsi Legislasi, fungsi Budgeting (anggaran) dan fungsi kontrol (pengawasan).

“Dewan itu tugas dan fungsinya jelas, diatur oleh undang undang, jangan lakukan di luar dari fungsi itu, apalagi bertindak koruptif,” harapnya

Diingatkan Usman, tahun ini Pemerintah Pusat mempercayakan kepada Propinsi Riau sebagai tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 9 Deseber ini, jika setelah kegiatan HAKI tersebut, cara cara koruptif masih tumbuh subur di dalam sistem birokrasi pemerintah daerah, maka sebaiknya KPK harus bertahan lebih lama di Riau ini.

“Pemerintah Propinsi Riau komit mendukung kegiatan HAKi ini, jika sikap koruptif masih ada di pemerintahan daerah maupun di lembaga legislatifnya, berarti pemerintah daerah tidak serius melakukan reformasi birokrasi, sebaiknya KPK tidak buru buru meninggalkan Riau usai acara HAKI nanti,” ujar Usman mengingatkan (Tim SP/PNC)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus