Proyek Jalan Lingkar Pulau Mendol Gagal

BPK : Pemkab Pelalawan Berpotensi Kelebihan Pembayaran

Selasa,27 September 2016 | 05:38:00
BPK : Pemkab Pelalawan Berpotensi Kelebihan Pembayaran
Ket Foto : Pulao Mendol Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

Pangkalan Kerinci (PelalawanNews.com) – Pada tahun 2014. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan mengadakan lelang untuk proyek peningkatan jalan Pulau Mendol dengan sistem tahun jamak (multi years) yang terbagi atas 3 paket yakni paket VIII, Paket IX dan Paket X. Dari tiga paket itu, paket X dimenangkan oleh PT. Sepakat Tata Lestari dengan harga penawaran Rp 28.558.712.800,00. Untuk dapat mengikuti tender proyek itu, persyaratan jaminan uang muka yang dibawa oleh PT. Sepakat Tata Lestari dari Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) dengan dengan nilai jaminan sebesar Rp.4.283.806.920,00 dan masa berlaku 5 Desember 2014 sampai 26 Juni 2016.

Setelah dinyatakan sebagai pemenang proyek paket X Pulau Mendol, PT. Sepakat Tata Lestari mendapat kucuran uang muka dari kas daerah sebesar Rp. 4.283.806.920,00. Namun setelah perjalanan masa pengerjaan selama 19 bulan berdasarkan dokumen pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pelalawan, PT. Sepakat Tata Lestari hanya mampu menyelesaikan proyek sebesar tiga persen saja.

“Jalan lingkar di Pulau Mkendol itu tidak selesai di bangun, paling yang sudah ada itu cuma tiga ratusan meter saja, atau tiga persennya saja,” terang Camat Kuala Kampar T Syafril M.Si.

Tidak sesuainya nilai antara uang muka yang sudah dibayarkan pada termen pertama dengan hasil capaian proyek yang dikerjakan oleh kontraktor menyebabkan Pemkab Pelalawan berpotensi kelebihan me­m­bayar mencapai Rp. 2.7 Miliar.

Hal ini sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) Perwakilan Riau yang dilakukan pada tahun 2016. Didalam jawaban BPK Riau atas konfirmasi Seputar Pelalawan yang dikirimkan melalui surat Elektronik (Surel), dijelaskan bahwa sampai pemeriksaan keuangan dan laporan pertanggung jawaban proyek paket X Pulau Mendol berakhir, PPK belum juga mengirimkan surat peringatan III atau memutuskan kontrak terhadap perusahaan pelaksana.

“Pemerintah Kabupaten Pelalawan berpotensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.692.801,91 berdasarkan hitungan uang muka di kurangi nilai progres kegiatan,” kata Humas BPK Riau Tulus Budhisatria Rikit melalui surat elektronik ke SP.

Menuurut hemat BPK Riau, kegagalan pengerajaan proyek paket X Pulau Mendol lebih disebabkan oleh kurang tegasnya PPK dalam mengendalikan proyek, walaupun kegagalan itu terjadi juga karena pihak kontraktor lalai dalam menjalankan kewajibannya.

“Kontraktor lalai dalam menjalankan kewajibannya dan PPK kurang tegas dalam mengendalikan proyek sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan berpotensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.692.801,91 berdasarkan,” sebutnya

Atas permasalahan tersebut, lanjut Tulus, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan sudah menyetakan sependapatnya dengan Hasil pemeriksaan tersebut dan akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sebelum 26 Juni 2016, PPK akan melaksanakan pemutusan kontrak, menyita dan mencairkan  uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk disetorkan ke Kas Daerah serta mengajukan Daftar Hitam terhadap Perusahaan tersebut ke LKPP.

Agar tidak terjadinya kerugian yang akan dialami oleh Pemertintah daerah, BPK merekomendasikan Bupati Pelalawan agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor pelaksana.

“BPK merekomendasikan Bupati Pelalawan agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PPK untuk mengambil putusan terkait keberlanjutan kontrak Pekerjaan Paket X Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol yang paling menguntungkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan,” tandasnya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Hasan Tua Tanjung mengakui bahwa proyek Paket X peningkatan jalan lingkar Pulau Mendol gagal, walau pun proyek tersebut sudah tidak berjalan normal sejak awal pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor, Hasan Tua mengakui pihaknya dalam hal ini PPK tidak langsung melakukan pemutusan kontrak sejak awal agar menghindari resiko kerugian lebih besar.

Masih adanya toleransi yang diberikan kepada kontraktor dimaksudkan agar kontrator pelaksana dapat mengejar ketertinggalan kegiatan, sampai batas kemampuan mereka, dengan harapan proyek tersebut dapat terealisasi lebih besar dari hasil yang didapat seperti saat ini.

“Harapan kita kan agar progress nya lebih besar lagi, makanya kita kasih kesempatan, kalau progress nya lebih besar maka manfaatnya tentu akan lebih besar bagi masyarakat di Pulau Mendol untuk menikmati pembangunan,” terang Hasan Tua.

Setelah berjalannya waktu, sampai batas akhir masa kontraktor, kontraktor hanya menunjukkan kemampuannya menyelesaikan kegiatan sebesar tiga persen saja, sesuai aturan yang berlaku, maka pihak Dinas PU langsung memutuskan kontrak dan melangambil langkah langkah yang diperlukan.

Terkait dengan uang muka yang lebih besar dibandingkan progress kegiatan yang terealisasi, Hasan Tua menegaskan bahwa pihaknya sudah mencairkan uang muka dari Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) sebagai penjamin uang muka, walau tidak disebutkan secara jelas nilai klaim dari Bank BJB itu oleh Hasan Tua, namun dirinya memastikan uang dari klaim itu sudah dimasukkan ke kas daerah.

“Sudah kita minta pertanggung jawaban dari Bank BJB sebagai penjamin, dan sudah mereka cairkan dan kita serahkan ke kas daerah, keuangan daerah tidak rugi,” katanya.

Walau dari segi keuangan daerah tidak dirugikan, namun diakui oleh Hasan Tua bahwa dari segi pembangunan, tetap terhitung rugi, karena progress kegiatan tidak sesuai harapan.

“Kalau untuk proyek pembangunan, proyek itu tidak sesuai harapan. ya rugi,”tandasnya

Sementara itu, Branch Manager Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Pekanbaru, Adie Arif Wibawa menjawab konfirmasi Seputar Pelalawan melalui surel mengatakan bahwa pihaknya sudah membayarkan klaim garansi bank uang jaminan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.

Walau tidak disebutkan nilai dan waktu pembayaran klaim itu, namun pihak Bank BJB tegaskan bahwa pembayaran tersebut sudah masuk ke kas daerah.

“Bank BJB Cabang Pekanbaru telah melakukan pembayaran klaim Garansi Bank uang muka kepada pihak Bouwheer yakni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Adapun pembayaran tersebut sudah di setorkan ke kas daerah Kabupaten Pelalawan,” Jelas Branc Manager Bank BJB Cabang Pekanbaru Adie Arif Wibawa dalam surel tertanggal 22 September 2016.

Walau terkait pertanggung jawab jaminan uang muka telah jelas, namun sistem evaluasi dan pengendalian proyek yang dilakukan oleh Dinas PU tidak profesional, dan terkesan mengabaikan esensi dari maksud dari perencaan proyek dilakukan.

Wakil Koordinator Indonesia Corupption Wach (ICW) Agus Sunaryanto memberi tanggapannya terkait kegagalan proyek bernilai puluhan miliar rupiah di Pulau Mendol. Menurutnya pihak Dinas PU melakukan fungsi evaluasinya dengan benar, agar anggaran yang diperuntukkan untuk proyek yang tak jelas pelaksanaan itu dapat dialihkan untuk proyek lain yang lebih bermanfaat.

Jika pengawas pengawas teknis bekerja secara profesional, kegagalan kegagalan pelaksana proyek dapat di deteksi sejak dini, dengan demikian potensi potensi kerugian uang negara dapat di minimalisir.

“Jika ada evaluasi sejak awal, seperti di akhir tahun 2014, di temukan ketidak mampuan kontraktor, dan dinilai wanprestasi, kontraktor bisa langsung putus kontrak, bisa itu, siapa yang bilang tidak bisa, itu dilakukan untuk menyelamatkan uang negara, jika evaluasi tidak dilakukan itu namanya pembiaran,” tegas Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto sebagaimana dimuat SP pada edisi terdahulu

Dengan modal  tiga persen saja, pengawas teknis dan pejabat pejabat di Dinas PU tidak melihat hal itu sebagai potensi potensi merugikan APBD dan dan juga akan merugikan hak hak masyarakat, sistem ini dapat dicurigai terjadinya praktek patgulipat dalam proyek Multi Years (MY) pemerintah daerah.

“Jika PU tidak melakukan langkah langkah yang semestinya seperti memutuskan kontrak perusahaan yang di anggap telah melakukan wanprestasi , maka PU dan kontraktor bisa saja dicurigai ada kong kalikong. Bisa jadi ada permainan antara PU dan kontraktor,” tegasnya seraya mengatakan, pemutusan kontrak yang dilakukan sejak awal, ketika dinilai perusahaan melakukan wanprestasi, dana pembangunan dari APBD masih dapat di alokasikan untuk pembangunan yang bermanfaat lainnya, tidak menumpuk menjadi silpa.

“Tujuan pengawasan itu agar di ketahui kemajuan seperti apa, yang di kwatirkan saat proyek tetap dilanjutkan anggaran tersebut akan sia sia, dan bisa menjadi temuan,” imbuhnya

Sebagai pejabat yang mengetahui teknis kegiatan, PPTK sejatinya lebih tahu kondisi real di lapangan,  pencapaian pengerjaan proyek tidak di lepas dari tanggung jawab PPTK yang di berikan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan, secara teknis PPTK harusnya lebih tahu. (Apon/Fadhly)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus