Pertengahan 2017, Batas Akhir Perekaman e KTP

Disdukcapil Dihimbau Tetap Proaktif

Selasa,27 September 2016 | 05:20:00
Disdukcapil Dihimbau Tetap Proaktif
Ket Foto : Anggota DPRD Pelalawan Baharudin

PANGKALAN KERINCI (Pelalawannews.com) - Meski Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) telah memperpanjang batas akhir waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi pertengahan 2017 mendatang. Bukan berarti petugas perekamaan e KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan petugas di setiap kantor kecamatan dapat berleha leha menunggu ke datangan  masyarakat.

Satu satunya alasan diperpanjang batas akhir perekaman e KTP sampai 2017 untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum sempat melakukan perekaman data e KTP untuk melakukannya di kantor kecamatan. Semula batas akhir perekaman dipatok akhir September ini.

Disdukcapil sebagai instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan dan pemangku kewenangan administrasi kependudukan (Atminduk) diharapkan lebih pro aktif menjemput bola mendatangi harus lebih gesit. Jika hanya menunggmasyarakat langsung di desa desa dan kecamatan kecamatan agar tujuan untuk mempermudah, mempercepat pelayanan dalam rangka mengumpulkan informasi dan data kependudukan warga dapat segera terlaksana.

Anggota Komisi I DPRD Pelalawan, Baharudin menegaskan bahwa Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pelalawan pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melakukan pendelegasian tugas kepada pejabat di bawahnya dan sampai kepada petugas di lapangan untuk pro aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan yang sangat besar dan persebaran penduduk yang tidak merata, menjadi kendala bagi masyarakat untuk datang ke kantor kecamatan karena jauhnya jarak yang harus di tempuh dari rumah warga ke tempat perekaman e KTP.

“Petugas ini harus lebih pro aktif menjemput bola, datangi masyarakat, jangan hanya menunggu saja mereka datang, itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka,” tegas Bahar kepada Pelalawannes.com, Senin (26/9)

Ditegaskannya, dalam proses perekaman e KTP yang dilakukan di kantor kecamatan maupun berbagai urusan kependudukan dan pencatatan sipil jangan sampai terjadinya transaksi, karena biaya perekaman yang terjadi, karena biaya pengurusan e KTP sudah ditanggung oleh negara, dan tidak ada lagi pungutan pungutan dengan dalih apapun.

“Jangan takut untuk datang mengurus e KTP  karena tidak punya uang, karena e KTP tidak di bayar, begitu juga kepada petugas petugas Disdukcapil jangan sampai menjadikan batas akhir perekaman e KTP jadi celah untuk melakukan pungli karena banyak nya permintaan e KTP, Komisi I DPRD Pelalawan akan terus memantau dan mengawasinya,”janjinya

Kepada masyarakat, Bahar menghimbau untuk segera melakukan perekaman e KTP, karena jika sampai batas akhir nanti belum juga memiliki e KTP maka dipastikan berbagai pelayanan yang berbasis NIK tidak dapat di terima. Hal ini disebabkan NIK hanya di dapat setelah melakukan perekaman e KTP.

“Pelayanan yang dimaksud itu seperti pelayanan kesehatan, jika sakit bagaimana mau berobat, petugas di sana minta nomor NIK, begitu juga pelayanan di kepolisian, pengurusan izin bangunan, pengurusan kartu BPJS dan lainnya, kan masyarakat juga yang rugi, untuk itu kita harapkan masyarakat meluangkan waktunya agar segera melakukan perekaman e KTP,”harapnya

Terkait ketersediaan blangko e-KTP yang menjadi kendala, sambung Bahar, Kemendagri sudah menegaskan bahwa stok blangko e-KTP di pusat mencukupi. Jika memang stok blangko e KTP kosong di Disdukcapil Pelalawan itu mengindikasikan bahwa pejabat pejabat Disdukcapil tidak pro aktif menjalankan tugasnya. Dan hanya pasrah dengan keadaan.

“Kalau habis, tinggal minta lagi ke Kemendagri, kan sudah dijamin oleh Mendagri stok di pusat cukup, tinggal minta, bukannya beli, apa susahnya, kalau semua nya bekerja profesional, semua tidak ada masalah,”pungkasnya (Apon)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus