Proyek Jalan Lingkar Pulau Mendol Gagal

Tomas dan FITRA Riau Berbeda Persepsi Tentang Kerugian Uang Negara

Senin,22 Agustus 2016 | 03:33:00
  Tomas dan FITRA Riau Berbeda Persepsi Tentang Kerugian Uang Negara
Ket Foto : Tomas dan FITRA Riau Berbeda Persepsi Tentang Kerugian Uang Negara (Grafis)

PANGKALAN KERINCI (SP) – Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah menganggarkan proyek pembangunan peningkatan jalan di Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar, untuk menggesa pembangunan akses jalan di wilayah terluar Kabupaten Pelalawan, pembangunan jalan dengan sistem tahun jamak (Multi Years) di bagi atas tiga paket.

Dari tiga paket pembangunan dengan sistem tahun jamak di Pulau mendol itu, dua paket saja yang saat ini masih di lakukan pengerjaan, walau masa pengerjaan poryek berakhir di Bulan Juli 2016. Dua paket di addendum (kontrak baru) dengan menambah masa pengerjaan sampai akhir 2016.

Sedangkan satu paket proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan ini sudah di putus kontraknya pada akhir masa pengerjaan di bulan Juli 2016. Proyek paket X peningkatan jalan lingkar Pulau mendol Kecamatan Kuala Kampar dengan nilai Rp. 28,558.712.800 hanya dapat terealisasi tiga persen saja total proyek jalan lingkar Pulau Mendol itu.

Proses lelang yang dilaksanakan di tahun 2014 itu dimenangkan oleh PT. Sepakat Tata Lestari, sedangkan konsultan Pengawas Teknis dimenagkan oleh  PT. Riantama Rekanusa yang beralamat Jalan Cikutra Baru No 15 Bandung Jawa Barat dengan nilai Rp. 1.361.844.000.

Proyek jalan Lingkar Pulau Mendol merupakan satu satunya proyek Multi Years (MY) Pemkab Pelalawan yang tak memenuhi harapan dari 13 paket proyek MY di tahun 2014. Empat paket sudah di resmikan , sisa nya di addendum dan masih menyisakan harapan akan selesai akhir tahun ini.

Proyek Pulau Mendol masih menyisakan tanda tanya, proyek yang bernilai Rp. 28 M lebih ini bisa tidak dilanjutkan, hanya bisa finis dengan catatan 3 persen. Padahal ada tiga tahun durasi pengerjaan yang diberikan untuk menyelesaikan proyek itu.

"Setelah tiga tahun namun tidak bisa juga selesai, maka pada bulan Juli kemarin kita putuskan kontraknya,"kata Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, T.Tomas kepada SP baru baru ini.

Ketika di minta komentarnya alasannya apa yang diberikan oleh kontraktor yang menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya atas proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Mendol, Tomas enggan menjawab dan memilih untuk bersikap diam.

“Apo lagi, sudah lah tu,” cetus tomas singkat saat di hubungi kembali, Kamis (18/8)

Sikap Tomas ini seakan menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada proyek miliaran rupiah di Pulau mendol, uang negara yang seharus nya sudah dapat dinikmati masyarakat tak jelas jelas riwayatnya. Rp. 4.5 miliar APBD tahun 2014 yang dibayarkan kepada kontraktor sebagai pembayaran termen pertama tak menunjukkan nilai mamfaat setara dengan apa yang dibayarkan dari kas daerah.

Pada edisi SP sebelumnya, Tomas menegaskan bahwa Pemkab Pelalawan tidak dirugikan dalam kegagalan proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Mendol, pencairan pada termen pertama sebesar Rp. 4.5 miliar dapat ditutupi oleh jaminan bank yang diserahkan kontraktor sebesar Rp. 4.7 miliar.

"Pemkab tidak dirugikan, karena termen pertama yang cair nilainya 4.5 miliar rupiah, sedangkan jaminannya adalah 4.7 miliar rupiah," katanya pada SP sebagaimana di muat di edisi 110.

Apa yang disampaikan oleh Tomas bahwa Pemkab tidak di rugikan tidak bisa dibuktikan dengan bukti transaksi pembayaran ke kasda baik dari kontraktor sebagai pelaksana proyek maupun dari bank sebagai penjamin.

Kepala Bagian Keuangan Setda Pelalawan, Hanafie saat di konfirmasi SP, Jum’at (19/8) mengatakan tidak mengetahui adanya transaksi dari kontraktor ke kas daerah, hal ini disebabkan banyaknya transaksi yang dilakukan oleh bagian keuangan yang menyangkut kegiatan Pemkab Pelalawan.

“Sebaiknya tanyak kepada Dinas PU, “pinta Hanafie.

Jika transaksi pengembalian uang ke kas daerah yang dilakukan oleh kontraktor melalui tranfer rekening, maka dipastikan Dinas PU dan Bagian keuangan pasti menerima bukti transaksi yang diserahkan kontraktor maupun penjamin proyek.

Namun, Hanafie enggan berkomentar banyak terkait transaksi proyek MY Dinas PU, dan meminta kembali SP untuk menanyakan ke Dinas PU langsung.

“Banyak bukti bukti transaksi yang masuk dan kita urus, sebaiknya ke Dinas PU saja,” pinta nya lagi.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau memberikan kajiannya terkait permasalahan mandulnya pengerjaan proyek jalan lingkar di Pulau Mendol. Ketua FITRA Riau, Usman yang didampingi oleh Analisator Fitra, Tarmizi, mengaku heran jika proses pemutusan kontrak dilakukan pada akhir masa pengerjaan, padahal sebelum proses proyek di mulai, Dinas PU sudah membentuk Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK), ada  dan selain menetapkan perusahaan pemenang tender sebagai pelaksana proyek, juga di tetapkan pengawas teknis kegiatan yang dianggarkan dana yang besar untuk pengawasan bertujuan agar proyek berjalan sesuai harapan dan tidak adanya penyimpangan.

“Itulah guna nya di bentuk PPK, PPTK dan pengawas teknis, agar kerjaan kontraktor pelaksana dapat diawasi, orang orang inilah yang bertanggung jawab atas sukses tidaknya pelaksanaan kegiatan pembangunan,” terangnya Koordinator FITRA Riau, Usman kepada SP, Sabtu (20/8) di kantor Fitra Riau Pekanbaru.

Masih menurut Usman, Jika melihat progress kegiatan di tahun awal pelaksanaan kegiatan di tahun 2014, seharusnya PPK,PPTK dan pengawas teknis dapat menilai apakah kontraktor mampu atau tidak menyelesaikan tanggung jawabnya.

“Anggaplah diberi waktu sampai pertengahan tahun 2015, artinya sudah satu tahun dikerjakan oleh kontraktor, kalau masih juga tiga persen realisasinya, sebaiknya orang orang yang bertanggung jawab ini segera mengambil tindakan, kontraktor seperti ini sudah tidak mampu, jangan di pertahankan, karena akan menghambat pembangunan, seperti saat ini, masyarakat dirugikan karena tidak bisa menikmati pembangunan,” imbuhnya

Ketika PPK, PPTK dan pengawas teknis tidak menjalankan fungsinya, tentu akan timbul pertanyaan alasan tidak efektifnya pembangunan jalan lingkar di Pulau Mendol itu.

“Kenapa seperti itu, tentu menjadi pertanyaan kita,” ujarnya

Usman juga memberikan pendapatnya terkait kondisi geografis di Kecamatan Kuala kampar yang tidak sama dengan kondisi geografis di kota Pangkalan Kerinci dan Kota Pekanbaru. Pulau terluar dari Kabupaten Pelalawan itu mempunyai karekteristik tersendiri, oleh sebab itu, kontraktor pelaksana harus diberikan kepada orang orang yang faham pada kondisi geografis di Kuala Kampar.

“Sebaiknya di kerjakan sendiri oleh kontraktor lokal, mereka faham kondisi tanah disana, berapa biaya yang diperlukan untuk membangun di pulau seperti itu, berapa harga bahan material disana, jadi hitungan hitungan masuk akal, tapi kalau diserahkan kepada kontraktor yang tidak faham karekteristik lahan di sana, mereka menghitung estimasi biaya dengan perkiraan harga Pekanbaru, sampai di Pulau Mendol tidak masuk, akhirnya mereka kabur meninggalkan tanggung jawabnya,” terang Usman

Akan lebih memprihatinkan lagi, sambung Usman, jika proses penetapan pemenang lebih dipaksakan pada satu perusahaan saja, dengan berdasarkan komitmen yang dibuat sebelum masuk proses tender.

“Kita harap proses penetapan pemenang tidak seperti itu, tidak ada deal deal diawal, karena proyek ini nilai nya sangat besar, kalau orang yang tidak pernah ke Kuala Kampar akan melihat nilai itu sangat besar,” ungkapnya

Dengan gagalnya proyek jalan lingkar Pulau Mendol ini, seharusnya penegak hukum dapat melihat ini sebagai delik temuan, dan dapat meminta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit fisik bangunan menyeluruh untuk menghindari kerugian negara.

“Kalau audit BPK kan dilaksanakan setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan, hanya dapat dilakukan audit di tahun 2017 nanti, akan tetapi instansi pemerintah lain bisa meminta BPKP untuk melakukan audit menyeluruh, instnasi pemerintah bisa bupati, inspektorat, maupun penegak hukum,”terangnya

Bagaimanapun, dengan kondisi proyek yang hanya terealisasi tiga persen itu, menurut Fitra Riau telah merugikan uang negara lebih kurang empat miliar rupiah, sebelum kontraktor atau penjamin proyek mengembalikan uang termen yang di terima sebelum ke Kas Daerah, empat miliar tersebut tetap sebagai kerugian negara.

“Kalau belum diganti tetap itu kerugian negara, uang Pemkab yang belum masuk kas daerah karena tertahan di kontraktor yang gagal melaksanakan kewajibannya jelas jelas kerugian,” timpal Analisator Fitra Riau, Tarmizi

Terkait dengan jaminan proyek Rp. 4.7 Miliar yang diserahkan kontraktor kepada PPK sebelum dicairkan termen pertama, Bank RiauKepri Cabang Pangkalan Kerinci yang selama ini biasa mengeluarkan jaminan proyek kepada kontraktor kontraktor yang bermain di instansi pemerintah menegaskan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan jaminan sebesar empat miliar lebih.

“Bank RiauKepri Cabang Pangkalan Kerinci tidak pernah mengeluarkan jaminan proyek diatas satu miliar, mungkin dicabang lain,”aku Kepala Bank Riaukepri Cabang Pangkalan Kerinci Faizal Syamri kepada SP, Jumat (19/8)

Faisal juga menegaskan bahwa sampai saat ini, belum ada traksaksi yang terjadi sebesar empat miliar di Bank Riau Cabang Pangkalan Kerinci ke rekening Pemkab.

“Belum ada transaksi sebesar itu,” pungkasnya. Bersambung..... (Tim)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus