Sarang Mafia KTP (2)

Maladministrasi di Disdukcapil, Syafrudin Mestinya Diganti

Senin,06 Juni 2016 | 04:49:00
Maladministrasi di Disdukcapil, Syafrudin Mestinya Diganti
Ket Foto : Kadisdukcapil Pelalawan Syafrudin M.Si (Grafis)

PANGKALAN KERINCI (Pelalawannewas.com) - Layanan publik yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Pelalawan tak ubahnya seperti penyakit kronis yang untuk penyembuhannya memerlukan penanganan yang ekstra. Disana sini di temui berbagai penyimpangan, semuanya mengindikasikan ketidakbecusan manajemen pelayanan yang dikelola Disdukcapil.

Di dalam rapat paripurna istimewa DPRD Pelalawan, Selasa (31/5) dengan agenda rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2015, dewan memberikan rekmendasinya kepada pemerintah daerah untuk menindak tegas oknum Disdukcapil yang melakukan pungutan liar diluar ketentuaan yang berlaku.

“Diminta tegas kepada pemerintah daerah untuk menindak tegas terhadap oknum dalam hal pelayanan administrasi kependudukan seperti pungutan liar diluar ketentuaan yang berlaku”tegas juru bicara DPRD Pelalawan Imustiar pada rapat paripurna itu.

Pungutan liar, Percaloan, dan lebih parah lagi, praktek praktek terlarang yang berjalan secara sistematis dan memiliki alur yang jelas dalam mempecundangi peraturan perundang undangan dengan berbagai dalih yang tak masuk akal.

Apralman (35) warga Kecamatan Kuala Kampar kepada SP, Rabu (1/6) mengatakan bahwa birokrasi yang dijalankan oleh Disdukcapil sangat tidak masuk akal, kelambanan dalam mengurus administrasi kependudukan dengan  alasan server diluar logika saat ini. Apralman mengambil contoh koneksi satelit yang dipakai oleh ATM bank yang ada di Kecamatan Kuala Kampar. Bagaimana sebuah koneksi internet yang mempergunakan satelit yang sama dan lokasi yang sama namun berbeda sinyal.

“Kadang pihak Disdukcapil memberi alasan bahwa jaringan tidak ada, server rusak dan sebagainya, itu alasan yang tidak masuk akal, menurut pendapat kami orang orang biasa di Kuala Kampar, kenapa ATM dapat dipergunakan setiap saat di sini, kan pakai internet juga, apa bedanya dengan koneksi internet untuk KTP elektronik, jangan bodohi kami lah,” ungkap Apralman.

Jauh nya jarak yang harus di tempuh warga Kecamatan Kuala Kampar untuk mengurus administrasi kependudukannya, ditambah mahalnya biaya transportasi yang harus ditanggung, dan tak jarang pula pengeluaran untuk penginapan selama pengurusan di kerinci sudah menyulitkan keuangan masyarakat di bagian terluar Kabuapaten Pelalawan.

Setelah sampai di kantor Disdukcapil, harus pula dihadapkan dengan birokrasi yang tahu ujung pangkalnya, satu satunya cara akan bisa mengurai permasalahan nya dengan memanfaat jasa pihak ketiga, mafia diuntungkan dengan kondisi pelayanan semrawut di Disdukcapil itu. tentunya dengan tambahan biaya pula.

“Itu sering dialami oleh masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Pangkalan Kerinci,”terangnya

Maladminstrasi Disdukcapil Pelalawan

Seharusnya, Instansi Pemerintah Daerah yang diberi tanggung jawab atas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan ini sudah jauh jauh hari bersih dari praktek praktek kemafiaan. Alasannya, para pejabat, pengambil kebijakan di kantor itu telah diganjar dengan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sangat besar, diatas rata rata pejabat dan pegawai di dinas lain dengan pangkat yang sama.

Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) Riau memberikan tanggapannya terhadap praktek mafia KTP di Disdukcapil Pelalawan, apa yang telah terjadi itu bisa di kategorikan sebagai  maladministrasi. Yang seharusnya sudah tidak ada lagi setelah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ditingkatkan.

“Jika administrasi ditafsirkan keliru oleh pegawai Disdukcapil itu namanya maladministrasi,” kata Koordinator FITRA Riau, Usman, kepada Seputar Pelalawan, Rabu (1/6)

Ditegaskannya, berdasarkan undang-undang dan aturan berlaku, pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sama sekali tidak dipungut biaya, dengan demikian, jika masih terdapat pungutan liar (Pungli), maka Disdukcapil harus dievaluasi.

“Aturannya tidak  boleh ada pungutan, kalau ada pungutan, Kadisdukcapil dan seluruh pejabat yang bertanggung jawab di bidangnya harus di evaluasi,” tegas Usman

Dikatakannya, penambahan penghasilan pegawai di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seharusnya sudah menghilangkan praktek maladministrasi dan kalau tetap ada, ini jelas jelas pelanggaran terhadap Undang Undang administrasi kependudukan.
"Adanya TPP harusnya menghilangkan maladmistrasi yang selama ini sudah meresahkan masyarakat, ini merupakan salah satu problem yang harus dievaluasi kepala daerah," tegasnya

Seharusnya Bupati ganti Kadisdukcapil

Mengakarnya praktek terlarang di Disdukcapil Kabupaten Pelalawan dikarenakan banyak permintaan proses cepat dari masyarakat yang sering terbentur dengan birokrasi yang berbelit. Selain itu, unsur orang dalam yang ikut bermain juga menjadi penyebab masyarakat sulit untuk mengurus KTP, KK dan Akte.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Islam Riau (UIR), Husnu Abadi mengatakan, apa yang dilakukan DPRD Pelalawan sudah tepat dengan menyoroti dinas yang dinilai tidak becus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Menurut saya, dewan bisa menggunakan hak-haknya seperti hak angket untuk meminta kepada pemerintah daerah membersihkan penyakit birokrasi yang dinilai mengganggu dan meresahkan masyarakat," katanya menjawab SP, Kamis pekan lalu.

Dikatakan Husnu, secara normatif kepala daerah mestinya melakukan atau menunjuk kepala dinas yang benar-benar kompeten dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. "Nah, apakah hal ini sudah dilakukan bupati atau belum, kita tak tau," tukasnya.

Husnu berpendapat, mestinya bupati menempatkan kepala Satker yang bukan hanya loyal kepada dirinya, akan tetapi juga loyal dengan pekerjaannya. Sebab, kepala daerah dalam hal ini bertanggungjawab penuh atas kebobrokan birokrasi yang terjadi di wilayahnya. Begitu juga kalau masalah ini sudah menyangkut KKN, aparat penegak hukum juga ikut menegakkan atau menertibkannya.

"Bupati dalam hal ini bisa mengambil kebijakan dengan memberikan teguran keras kepada kepala dinas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Kalau mereka yang kerjanya menyimpang dan membuat buruk kinerja pemerintah daerah ini tidak juga berubah, Kadisnya mesti diganti," tegas Husnu.

Dia juga menyebutkan, mestinya DPRD meningkatkan fungsi kontrolnya kepada hak angket jika masalah ini tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sebab ada kesan pembiaran yang dilakukan kepala daerah dan seolah-olah bupati setuju dengan anak buahnya yang menyimpang.

“Kalau memang tidak becus, dewan bisa gunakan hak angketnya jika masalah ini tidak bisa di selesaikan oleh pemerintah, jangan sampai ada kesan bupati setuju dengan apa yang dilakukan anak buahnya,”tegas Husnu

Uang hasil pungli harus dikembalikan

Bobroknya pelayanan adminstrasi kependudukan yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Pelalawan beritanya juga sudah sampai di kantor Perwakilan Ombudsman RI Propinsi Riau, sebagai instansi pemerintah dan orang orang yang berkerja di dalamnya di gaji oleh pemerintah, seharusnya hal seperti itu tidak terjadi.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Propinsi Riau, Ahmad Fitri kepada Seputar Pelalawan yang di hubungi via seluler, Kamis (2/6) mengatakan bahwa sebagai penyelenggara pelayanan harusnya bisa memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan itu sendiri.

“Ada standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh Disdukcapil Pelalawan,” kata Ahmad Fitri

Lebih lanjut dikatakannya, standar pelayanan yang dimaksudkannya, terpenuhinya komponen komponen penting yang meliputi adanya informasi terkait persyaratan pelayanan, jangka waktu dan tarif pelayanan.

“Buat pengumuman di kantor Disdukcapil, jika masyarakat ingin mengurus KTP,KK atau akte, persyaratannya apa saja, jangka waktunya berapa lama, dan biaya yang harus dikeluarkan berapa, sehingga jelas, dan ada kepastian didalam penyelenggaraan pelayanan publik.”ungkapnya

Ketidak tahuan masyarakat terkait komponen komponen pelayanan itulah yang dimanfaatkan oleh oknum oknum didalam untuk melakukan praktek terlarang tersebut.

Ahmad Fitri juga memberikan saran kepada Disdukcapil Pelalawan untuk menghindari praktek mafia KTP,KK dan Akte tersebabkan jauhnya jarak yang harus ditempuh masyarakat yang akan mengurus adminstrasi kependudukan.

“Disdukcapil harus buat terobosan, buka UPTD di setiap kecamatan, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil di ibukota Kabupaten,” sarannya

Telah menjadi budaya yang mengerikan dalam pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Pelalawan yang berlangsung bertahun tahun ini, dengan adanya pungli pungli yang dilakukan oleh oknum Disdukcapil itu sendiri, di tegaskan Fitri,  Undang Undang sudah secara jelas memberikan aturan mainnya.

“Di Undang Undang kan jelas tidak dipungut biaya, jika selama ini dipungut, ya harus dikembalikan kepada masyarakat,” tegasnya

Agar praktek praktek KKN, dan mafia KTP,KK dan akte ini tidak terjadi di alam reformasi saat ini, piahk ombudsman perwakilan Propinsi Riau akan turun ke Kabupaten Pelalawan.

“Yang pasti kita akan turun dulu ke Pelalawan,bagi masysrakat yang dirugikan selama ini silahkan laporkan langsung ke ombudsman yang dilengkapi dengan identitas,” janjinya

Jika saat Ombudsman Perwakilan Propinsi Riau ini turun, dan ditemukan adanya praktek praktek terlarang itu, Ahmad Fitri berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap Disdukcapil Pelalawan ini.

“Kalau ini terbukti aka kita berikan tindakan tegas,” pungkasnya

Sementara itu Kepala Disdukcapil Pelalawan, Syafruddin M.Si saat hendak dikonfirmasi lewat telpon pribadinya  yang bernomor 08117667xx, Minggu (5/6) yang bersangkutan tidak merespon panggilan SP, begitu pula saat pesan singkat yang dikirim juga tak berbalas.

Laporan :  Apon Hadiwijaya / Fadhli Usman

 

Tulis Komentar
comments powered by Disqus