Sarang Mafia KTP (1)

BerTPP Besar, Syafrudin Gagal Tingkatkan Kinerja Disdukcapil

Minggu,29 Mei 2016 | 01:13:00
BerTPP Besar, Syafrudin Gagal Tingkatkan Kinerja Disdukcapil
Ket Foto : Kadisdukcapil Pelalawan Syafrudin M.Si (Grafis)

PANGKALANKERINCI (Pelalawannews.com) - sudah beberapa kali Nasir mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci guna mengurus surat kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP nya karena sudah adanya status kependudukan yang berubah.
Niat untuk berubah KK disebabkan karena Nasir mengikuti saran yang tertera di KK yang bertuliskan "Setiap perubahan dalam KK, Ganti KK ".
Anjuran ini lah yang dilakukan Nasir, sayang nya niat baik Joni sebagai warga negara tidak sepenuhnya berbayar manis dari pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pelalawan. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk merubah data kependudukan sudah diserahkannya.
"Yang saya urus di Disdukcapil adalah KK baru, karena istri saya sudah meninggal, jadi status perkawinan saya tentu harus berubah, syarat untuk perubahan itu sudah saya serahkan yakni surat kematian istri saya,"jelasnya kepada Pelalawannews.com, kamis (25/5) Lebih lanjut dikatakannya, namun setelah KK nya siap, Nasir kaget, status perkawinannya di KK itupun tidak berubah, dan nama istrinya pun masih ada.
"Maksud dari pengurusan perubahan surat itu agar mempermudah proses surat menyurat untuk pernikahan yang yang kedua nantinya," katanya
Setelah di komplaint di petugas pelayanan di kantor Disdukcapil, Joni diminta kembali menyerahkan surat keterangan kematian istrinya, permintaan itu memancing emosinya, dikatakannya bahwa apa yang diminta pegawai itu sudah diserahkannya.
"Mereka tak mengerti administrasi, apa yang mereka minta sudah saya lampirkan, dan hilang di tangan mereka. Ini membuat urusan saya bertambah panjang. Ngulang lagi dari awal, padahal saya butuh cepat,"keluhnya
Tak jauh berbeda, Cendra (32) juga mengalami pengaman buruk saat berurusan dengan pegawai Disdukcapil, ketika hendak mengurus surat pindah di Disdukcapil Pelalawan, Cendra dipaksa harus bolak balik Siak – Pangkalan Karinci disebabkan keteledoran petugas Disdukcapil yang salah ketik nama orang tua cendra.
"Mereka salah buat nama orang tua saya tiga kali, kerjaan tak becus mereka menambah kerjaan orang,"gumam Cendra
Lain lagi cerita yang dialami oleh Susanti (39) warga Pangkalan Kerinci yang mengaku sudah mengurus KTP dan KK sejak dua bulan lalu, namun sampai saat ini belum juga siap, padahal semua persyaratan sudah dilengkapi, namun petugas dipelayanan berdalih server rusak, jaringan dsb, yang pada intinya membuat kecewa.
"Ketika memberikan alasan kenapa surat yang saya urus itu lama siapnya, pegawai disana mengatakan, jaringan lah, server lah, pak kadis tak ditempat lah," jelasnya
Namun perasaan Santi bertambah kecewa takkala ada tetangga nya yang mengurus KTP dan KK hanya memakan waktu kurang dari seminggu, perbedaan itu disebabkan kesediaan tetangganya membayar uang pelicin kepada seseorang yang mengaku punya link di Disdukcapil.
"Tetangga saya tuh bayar, sekitar seratus ribu untuk satu KTP, kalau KK lain lagi, jadi saya berpikir jadi semuanya harus bayar ya" ujarnya polos penuh tanda tanya
Masdi punya cerita berbeda saat berurusan pegawai Disdukcapil, menurutnya birokrasi yang berbelit sengaja diciptakan untuk memperpanjang waktu pengurusan, dan pada akhirnya masyarakat yang mengurus surat menyerah dan mencari jalan pintas walau dengan harga yang relatif mahal.
"Ada saja yang kurang, pada akhirnya saya minta tolong dangan memberi tip, namun prosesnya cepat sesudah itu,"akunya
Nasir, Cendra, Susanti dan Masdi hanya tiga orang dari sekian ribu masyarakat Kabupaten Pelalawan yang mengeluhkan pelayanan Disdukcapil yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Dalam investigasi yang dilakukan Seputar Pelalawan, salah seorang yang sering berada di Kantor Disdukcapil mengaku membantu masyarakat dalam mengurus KTP, KK dan akte kelahiran, dirinya hanya mendapatkan pengganti transpor dan uang rokok selama bolak balik di masa kepengurusan.
"kita membantu mempercepat pengurusannya, kalau mereka sendiri akan lama, dan mereka tak tau apa yang mau diurus, jadi kita hanya membantu," ujar sumber ini yang tidak mau disebutkan namanya.

Mengakarnya praktek terlarang di Disdukcapil dikarenakan banyak permintaan proses cepat dari masyarakat yang sering dihambat dengan berbagai alasan dan birokrasi tak masuk akal. Dan yang paling utamanya para mafia KTP,KK dan Akte ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran serta orang dalam (pegawai disdukcapil) yang berkolusi memungut uang untuk memperlancar proses pengurusan surat kependudukan.

Dari keterangan beberapa sumber di lapangan, tanpa adanya link dengan pegawai atau pejabat di dalam, mafia KTP ini dipastikan berada di antrian yang sama dengan masyarakat pada umumnya, sekarang yang menjadi nilai plus mafia ini karena terbentuknya jaringan di dalam kantor Disdukcapil itu sehingga dengan leluasa memotong proses yang semestinya dilalui dengan iming iming rupiah tambahan.
Salah seorang pegawai Disdukcapil yang ketika di minta untuk mengurus KK dan KTP sambil menanyakan berada biaya untuk proses cepat, pegawai ini menyanggupinya dengan sedikit malu malu mengatakan junlah biaya yang harus disetor untuk mempelancar pengurusan.
"Nanti bisa di bantu," ujar sumber ini
Diakuinya bahwa dalam melakukan proses pengurusan cepat sudah biasa dilakukannya untuk membantu masyarakat.
"Biasanya satu KTP 50.000 rupiah," akunya
Dari fenomena diatas, rantai mafia KTP,KK dan akte di Disdukcapil cukup efektif merusak birokrasi dan administrasi Pemkab Pelalawan dalam menciptakan  pemerintahan yang baik bebas korupsi, Kolusi dan Nefotisme.
Peran central dari rantai mafia KTP,KK dan akte itu di kendalikan oleh pegawai di Disdukcapil itu sendiri. Proses panjang pengurusan memberi ruang para mafia ini untuk bermain lincah memanfaatkan keadaan dengan jalur tol birokrasi yang mereka punyai.

Syafrudin M.Si selaku Kadisdukcapil menjadi orang yang bertanggung jawab atas bobroknya manajemen pelayanan yang diterapkan instansi ini, Belum lama ini, Syafrudin juga sempat menjadi perbincangan di kalangan pejabat eselon II Pemkab pelalawan, pasalnya Tunjangan Penghasilan Tambahan (TPP) yang diterimanya itu jauh lebih besar dari kepala SKPD lainnya bereselon sama, padahal kinerja yang ditunjukkan tidak lebih baik dari yang lain.

Cerita ketidak profesionalitas  yang ditunjukkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan ini dan praktek praktek mafia KTP, KK dan Akte yang berbungkus pelayanan dari instansi ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Pelalawan, anggota Komisi I sudah mengadakan sidak ke kantor yang dipimpin oleh Syafrudin ini, inspeksi mendadak dilakukan wakil rakyat ini dilatar belakangi banyaknya keluhan masyarakat terhadap kinerja buruk yang ditunjukkan oleh disdukcapil.
Tak hanya sidak, sebelumnya di dalam pandangan umum fraksi DPRD Pelalawan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2015 baru baru ini juga menyoroti kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dinilai menjamurnya praktek percaloan. Bahkan Fraksi pendukung pemerintah, Fraksi Partai Golkar secara tegas meminta kalrifikasi pemerintah atas pelayanan dan birokrasi kepengurusan administrasi kependudukan yang sarat praktek terlarang.

“Banyak pengaduan dari masyarakat yang melaporkan ke dewan perihal   adanya pungutan biaya terhadap pengurusan adminsitrasi kependudukan,” tegas juru bicara Fraksi Golkar Rinto S,Sos saat menyampaikan pandangan umum fraksi atas LKPj Kepala Daerah tahun 2015.

Pun dengan Bupati Pelalawan HM Harris tak manampik adanya ketidak beresan yang terjadi di sistem pelayanan yang diterapkan oleh Disdukcapil Pelalawan selama ini, di wakili oleh Wakil Bupati, Zardewan, mengakui bahwa Pemkab Pelalawan sering menerima pengaduan adanya praktek percaloan, pungutan biaya pengurusan adminsitrasi kependudukan di disdukcapil.

Padahal, masih menurut mantan Sekdakab Pelalawan ini, dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang akan melakukan pengurusan adminsitrasi kependudukan, Pemkab Pelalawan mengacu kepada Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi negara pelayanan kependudukan dan kesejahteraan. Semua administrasi kependudukan yaitu penerbitan dan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya.

“Sudah jelas kita mengacu kepada UU nomor 24 tahun 2013, masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan tidak di pungut biaya,” tegasnya dalam penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD Pelalawan atas LKPj Kepala Daerah tahun 2015, Selasa (9/5/2016) lalu.

Pemerintah juga tak menampik bahwa sudah seringkali menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya praktek percaloan, Zardewan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan adminstrasi kependudukan pada Disdukcapil.

“Akan kita evalusi secara menyeluruh, sehingga peluang penyimpangan dan praktek praktek percaloan dapat diantisipasi,”tandasnya

Zardewan pun berharap kepada instansi pemerintah yang dibawah pimpinan Syafrudin ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan nya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dengan meningkatnya kinerja birokrasi.

“Kita harapkan kinerja pelayanan Disdukcapil bisa lebih cepat dan lebih baik,” harapnya waktu itu.

Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Pelalawan yang juga seorang praktisi hukum, Apul Nababan SH memberikan pendapatnya terkait  keberadaan mafia KTP, KK dan Akte di Disdukcapil Pelalawan, menurutnya terjadi praktek praktek terlarang dilatar belakangi oleh ketidak nyamanan yang diciptakan oleh instansi pemerintah ini kepada masyarakat yang sejatinya sebagai tujuan dari pelayanan itu, durasi panjang pengurusan adminstrasi kependudukan memberi ruang kepada orang orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri bisa bermaind engan leluasa.

“Karena untuk mengurus KTP, KK, Akte atau surat surat lainnya di Disdukcapil itu memakan waktu yang lama, lama itu lah yang dimanfaatkan oleh oknum oknum untuk memanfaatkan situasi,”ujarnya

Namun perlu diingat, bermainnya para mafia KTP ini tidak bisa beridiri sendiri tanpa adanya koneksi dengan pegawai di Disdukcapil yang membantu memangkas durasi itu dengan imbal balik pendapatan tambahan.

“Logika nya, tidak akan bisa para mafia, atau calo itu dapat mengurus KTP, KK dan Akte sendiri tanpa dibantu orang dalam,”imbuhnya

Tersebab praktek ini bukan cerita baru di disdukcapil, Apul menduga ada ketidak beresan dalam kepeimpinan Syafrudin di kantor itu, pria yang juga dikenal sebagai aktifis ini mengulas bahwa ada dua hal kemungkinan yang terjadi di kantor Disdukcapil selama ini, pertama ketidak tahuan Syafrudin terhadap aktifitas aktifitas kecurangan yang dilakukan oleh oknum oknum baik itu orang luar sebagai makelar maupun dari bawahannya sendiri yang berperan sebagai rantai pertama mafia KTP disana.

“Kalau alasan ketidaktahuan, kinerja Kadis dipertanyakan, kok seorang pimpinan tidak tahu apa yang dilakukan anggotanya, itu lucu,” tambahnya

Kemungkinan kedua, Syafrudin selama ini pura pura tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal dirinya tahu dengan pasti apa yang berlaku di dalam, jika kemungkinan ini yang terjadi, maka kadisdukcapil punya andil terjaidnya praktek percaloan.

“Kalua tahu tapi diam saja, itu pembiaran, pidana itu,” tandasnya

Apul berharap, pemerintah hadir disaat masyarakat memerlukan, salah satunya dengan sesegera mungkin memperbaiki kualitas pelayanan di Disdukcapil. Instansi ini mempunyai tanggung jawab vital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Jangan sampai Disdukcapil itu seperti penjual togel, cuma melayani pemesanan angka angka (NiK) saja. Tapi yang utama dari isntansi pemerintah itu pelayanan publiknya,” pungkasnya

Kepala Disdukcapil Pelalawan syafrudin M.Si saat hendak dikonfirmasi SP via seluler, namun nomor HP pribadinya tidak aktif, begitupun pesan singkat yang dikirim, sampai berita ini naik cetak belum juga ada konfirmasi resmi dari Kadis ini.

(Sumber yang disebut SP dalam berita diatas, sengaja tidak disebutkan indentitas aslinya. Hal ini sesuai dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang jurnalistik.  (Tim)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus