Gerah Dengan Prilaku Pemerintah

APP-SK Akan Sampaikan Aspirasi Masyarakat

Minggu,29 Mei 2016 | 01:57:00
APP-SK Akan Sampaikan Aspirasi Masyarakat
Ket Foto : Tampak Ketua Aliansi Pemuda Perairan Sungai Kampar

PANGAKALAN KERINCI (PNC) - Gerah melihat prilaku pemerintah yang lebih mengutamakan untuk melayani diri sendiri, Aliansi Pemuda Perairan-Sungai Kampar (APP-SK) berencana akan melakukan aksi besar-besaran untuk mengecam kebijakan dalam rasionalisasi.

 
Ketua APP-SK, Marhadi kepada pelalawannews.com mengatakan, aksi yang dilakukan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat atas kebijakan pemerintah yang lebih banyak untuk kepentingan suatu kelompok.
 
Dijelaskannya, dalam mengakali rasionalisasi, pemerintah memotong beberepa kegiatan dan mengurangi gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT), namun rasionalisasi tersebut tercoreng dengan adanya pemberian mobil baru 4 Pejabat dikalangan atas, Pasalnya harga mobil tersebut di bandrol dengan RP.400-500 juta rupiah per unitnya.
 
Menurut Marhadi, 5000 ribuan PTT yang pergi pagi pulang sore itu mengabdikan diri untuk pemerintah daerah harus rela kebutuhan rumah tangganya dikurangi, dan lebih mementingkan kesenangan para pejabat di kasta tertinggi, tentunya ini jadi pertanyaan.
 
"Kita akan melakukan asksi dalam menyapaikan aspirasi, tentunya mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam rasionalisasi dan terkait dengan kesejahteraan masyarakat," ujar mantan honerer tersebut
 
Ditambahkanya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini terutama dalam men servis diri sendiri itu bukanlah hal yang wajar, sebab sudah lari dari fungsi pemerintah yakni mensejahterakan masyarakat.
 
Seperti halnya menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) beberapa waktu lalu yang sempat menghebohkan masyarakat, dimana pemerintah dinilai sudah melalaikan fungsinya.
 
"Ada beberapa aspirasi yang akan kita sampaikan, kita rencanakan aksi akan kita lakukan pada Rabu (1/6) ini di Kantor Bupati Pelalawan," terangnya.
 
Dikatakannya aksi yang akan dilakukanya nanti dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan apapun, dengan menyuarakan beberapa aspirasi yang diharapkan dapat mengubah kebijakan pemerintah yang sudah melenceng itu.
 
"Kita berharap aksi kita ini bisa memberikan masukan pada pemerintah, agar bisa menjalankan tugas dan fungsi dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat," pungkasnya.
 
Sebagaimana diketahui, disebabkan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, APBD Kabupaten Pelalawan mengalami rasionalisasi, sehingga terdapat pemotongan anggaran.
 
Pemotongan anggaran itu dilakukan hampir di seluruh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemotongan APBD Pelalawan mencapai 39 persen, hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan di Negeri Tuah Seiya Sekata itu.(Rick)
Tulis Komentar
comments powered by Disqus