Polemik TPP

Kasipidsus : Ketidakadilan itu Diuji di Pengadilan, Kejari Siap Memfasilitasi

Minggu,10 April 2016 | 04:43:00
Kasipidsus : Ketidakadilan itu Diuji di Pengadilan, Kejari Siap Memfasilitasi
Ket Foto : Kasipidsus Kejari Pangkalan Kerinci Yurisa Antoni SH

PANGKALAN KERINCI (SP) – Bhakti Praja sebagai simbol kewibawaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan saat ini tengah diuji. Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) telah terpecah menjadi dua kubu, yang satu sekelompok pejabat yang diuntungkan dari kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) baru yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan satu kubu lagi merupakan pejabat yang terzalimi dari kebijakan tersebut.

Pejabat yang ber TPP rendah menuding, TAPD tak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menetapkan TPP, Perbup yang dijadikan alasan tak bisa ditunjukkan.

Melihat permasalahan itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, Yuriza Anthoni SH angkat bicara, menurutnya jika TAPD menerapkan angka TPP yang baru tanpa dasar hukum yang jelas, sama artinya TAPD main main dalam menggunakan uang negara.

“Kalau tak ada perbup nya, TAPD ini main main menggunakan uang negara,”tegas Yuriza

Untuk rasa ketidak adilan yang dirasakan oleh pejabat yang menerima TPP kecil, sambungnya untuk dapat di uji di pengadilan. Dan Kejari siap memfasilitasi pejabat Pemkab untuk mendapatkan rasa keadilan.

“Rasa ketidakadilan itu di uji di pengadilan, dan kita siap memfasilitasinya, kita lihat dulu landasan hukumnya jadi acuan kebijakan, ”pungkasnya (Fadli)

 

 

 

Selengkapnya baca di Seputar Pelalawan

Edisi Senin, 11 April 2016

Tulis Komentar
comments powered by Disqus