Berbalut Musrembang

Fatamorgana Arah Pembangunan

Senin,28 Maret 2016 | 09:14:00
Fatamorgana Arah Pembangunan
Ket Foto : Musrembang tingkat Kabupaten Pelalawan Rabu (23/3)

PANGKALAN KERINCI (SP) - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat dan sebagai acuan bagi pembangunan suatu daerah kedepannya, guna mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Rabu (23/3) pekan lalu, Kabupaten Pelalawan melaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten, dalam hal ini Bupati Pelalawan, HM Harris dalam sambutannya mengatakan program-program yang belum tercapai selama ini bisa digesa pada tahun berikutnya.

Selain itu, Harris juga menghimbau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggesa pembangunan dan program-program agar sesuai dengan visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat Pelalawan.

Hal tersebut disampaikan HM Harris saat membuka pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Pelalawan Rabu (23/3) pekan lalu yang dihadiri seluruh SKPD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pelalawan serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di Pelalawan.
“Diharapkan kepada pimpinan SKPD lebih proaktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pembangunan” harapnya


Namun dibalik itu semua, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pelalawan tersebut dinilai masyarakat tidak merata, sedangkan dalam Musrenbang  juga diharapkan kesetaraan dalam memajukan daerah, khususnya di tingkat Kecamatan.

Musrembang yang sejatinya sebagai wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan dengan kebutuhan pembangunan yang dicita citakan masyarakat.akan tetapi dalam perjalanannya Musrembang dianggap hanya sebagai formalitas saja karena tidak semua hal yang disepakati didalamnya dilaksanakan dan penentuan skala prioritas yang kurang tepat sasaran atau pun adanya pergeseran prioritas pembangunan yang dirasakan tidak memenuhi asas urgensitas di masyarakat.

 

Acara yang seharusnya menjadi forum musyawarah untuk menentukan program pembangunan tahun mendatang justru menjadi acara seremonial belaka. Temu ramah antar pimpinan SKPD.

Agustiar, salah seorang tokoh masyarakat Pelalawan, kepada Seputar Pelalawan menyebutkan program yang dituangkan dalam Musrenbang selama ini masih mengacu pada keinginan sang penguasa daerah, artinya tangan Bupati memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan.

“Apapun hasil Musrembang, tetap saja yang berperan itu keputusan bupati sebagai kepala daerah, apakah dia menginginkan pembangunan di kecamatan ini, atau di kecamatan itu, itu kan tertuang di KUA PPAS yang dibuat Pemda,”ujarnya


Dengan peran dominan dari kepala daerah yang menentukan arah pembangunan,diterangkan Agustiar,  berdampak pada ketidakmerataan pembangunan yang dilaksankan,  dengan kasat mata dapat dilihat , saat ini pembangun an di Kabupaten Pelalawan masih belum merata, masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan, bisa dikatakan daerah yang tidak disukai penguasa akan terus tertinggal.

Menurut mantan Ketua DPRD Pelalawan itu, saat ini terdapat tiga kecamatan yang masih tertinggal, padahal daerah tersebut termasuk daerah yang menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia.

Adapun tiga Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Kuala Kampar, Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan. Selama ini ketiga kecamatan itu merasa menjadi anak tiri, karena jarang mendapatkan perhatian.

"Kita menyarankan agar Musrenbang jangan mengacu pada hasil Pilkada, sebab setelah terpilih, seluruh masyarakat Pelalawan adalah masyarakat dari Bupati, jangan sampai demokrasi menjadi penghambat berkembangnya daerah," tegasnya.

Kedepan, Ketua DPC Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Pelalawan ini menghimbau Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyamakan porsi pembangunan di setiap Kecamatan, sehingga masyarakat dapat merasakan adanya pemerintahan.

Setidaknya Agustiar berharap dalam pembangunan jalan yang berada di tingkat kecamatan lebih merata, terutama untuk tiga kecamatan itu, pasalnya fasiltas jalan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Setidaknya pemerintah harus mengutamakan pembangunan jalan di setiap kecamatan, terutama tiga kecamatan yang masih tertinggal ini, jangan menambah fasilitas umum untuk daerah yang boleh dikatakan sudah maju," pungkasnya.

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan, Yunus Syam, kepada pemerintah daerah berharap untuk dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan, agar masyarakat benar-benar bisa merasakan fungsi dari pemerintah.

"Pemerintah diharapkan dapat mengutamakan pelayanan publik dan terus meningkatkan kualitas pendidikan, sebab tugas dan fungsi dari pemerintah adalah melayani masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat merasakan adanya pemerintahan," harapnya.

Disisi lain, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Syahrul mengungkapkan tujuan dilaksanakannya Musrenbang adalah untuk menyatukan visi dan misi dalam membangun daerah. Dengan dilakukannya Musrenbang, maka pemerintah bisa melihat apa yang harus diutamakan dan apa yang prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kesenjangan pembangunan itu hanya sebatas isu menjelang dilaksanakannya Pilkada, yang terjadi saat ini kita lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat, dalam Musrenbang kita bisa melihat program yang mana harus diprioritaskan," tegasnya.

Untuk tahun 2017 mendatang, Syahrul mengatakan, pemerintah daerah akan mengutamakan program air bersih, dimana air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini sulit untuk didapat.

"Kalau listrik sudah, pada tahun ini kita akan melanjutkan pembangunan jaringan listrik, jadi tahun 2017 mendatang kita lebih mengutamakan pembangunan fasilitas air bersih bagi masyarakat," tandasnya.

Sementara, diikutsertakannya perusahaan yang beroperasi di Pelalawan, dikatakan Syahrul untuk membantu pemerintah dalam meratakan pembangunan fasilitas umum memalui program CSR perusahaan.

Dimana setiap perusahaan ditawarkan untuk membantu membangunkan jalan serta fasilitas umum lainnya di tengah-tengah masyarakat, sebab jika dipaksakan dengan APBD, maka tidak seluruh usulan daerah yang bisa direalisasikan.

"Saat ini kita belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur untuk mengarahkan CSR perusahaan, jadi disini kita menawarkan pada perusahaan, program mana yang bisa dilaksanakan, seperti pembangunan," ulasnya.

Dengan dilaksanakannya Musrenbang tersebut, Syahrul berharap masyarakat bisa merasakan fungsi dari pemerintahan, terutama dalam membangun dan melayani masyarakat lebih baik lagi kedepannya.(F11)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus