Gadaikan Marwah Negeri Amanah

Pejabat Pelalawan Terjangkit Rapepe Syndrome

Minggu,27 Maret 2016 | 09:05:00
Pejabat Pelalawan  Terjangkit Rapepe Syndrome
Ket Foto : Ketua Sapma PP Kab. Pelalawan Dwi Surya Pamungkas

"RAPP teramat sangat istimewa di mata Pemerintah Daerah, pesonanya memikat hati Pemkab, apapun yang dikatakan oleh perusahaan group April itu, membuat Pemkab klepek klepek, Pemkab itu sudah jatuh cinta ke RAPP, layaknya orang jatuh cinta, taik kucing pun rasa coklat. Tak ada logika, semua terpampang indah."

Kalimat itulah yang mengalir tegas dari Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiwa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kabupaten Pelalawan, Dwi Surya Pamungkas saat menggambarkan hubungan super harmonis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan perusahaan pembuat bubur kertas, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Baru baru ini, Bupati Pelalawan HM Harris bersama Kepala Bappeda, Ketua DPRD, dan Ketua TP PKK menyerahkan penghargaan atas kebijakan CSR yang di nilai terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan. Menurut pemuda kelahiran Desa Sungai Ara ini, disitulah letak Falling Love nya Pemerintah daerah terhadap RAPP. Jika pejabat di Bhakti Praja mempergunakan logikanya, yang di berikan RAPP selama ini ke masyarakat Kabupaten Pelalawan itu seratus kali lipat nilai pencitraan nya dari pada nilai Social  Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan.

"Pemkab sudah terlena dengan hal hal yang berbau RAPP, tidak ada yang dilakukan RAPP selain pencitraan semu, tapi Pemkab selalu mengamininya, tidak pernah tidak, apa yang dikatakan RAPP,itu lah titah tertinggi di negeri amanah saat ini," lanjutnya

Bola salju budaya mengagungkan RAPP di Kabupaten Pelalawan ini tidak dapat dinafikan adanya peran pejabat daerah yang sering mendapat undangan makan siang di komplek RAPP, Uni Graha Efeect rupanya ampuh meluluhkan hati pengambil kebijakan di Bhakti Praja. Mengiyakan apa yang diminta oleh perusahaan yang bernaung dibawah Raja Garuda Mas grup.

"Tak ada makan siang yang gratis, dan pejabat kita tahu itu, tapi budaya ingin dilayani melebihi segalanya," tegasnya

Diakui memang, Bukan hanya selevel pejabat saja yang melakukan hal itu, melakukan berbagai cara untuk menyenangkan RAPP, walau pun dengan menggadaikan marwah negeri amanah ini. Nama orang orang yang ditokohkan oleh masyarakat akan mendapatkan service yang sama, maka jadilah RAPP sebagai penguasa tunggal Kabupaten Pelalawan ini.

Disayangkan, hanya melihat kulit luar nya saja, Pemkab seakan melacurkan diri dengan memberikan penghargaan kepada RAPP,  Dwi mempertanyakan, persoalan apa yang yang berhubungan dengan RAPP yang dapat diselesaikan oleh Pemkab.

"Tidak ada, karena Pemerintah Daerah tidak punya Bargainning, tidak punya daya tawar dengan perusahaan sekelas RAPP." Tegasnya

Dirunutnya, bertahun tahun pemerintah yang terhormat ini melakukan yang dalam istilah pejabat daerah, komunikasi dengan pihak RAPP terkait pembangunan jalan Pangkalan Kerinci - Pelalawan yang sampai saat ini hasilnya nol besar, belum lagi persoalan limbah, yang dihilangkan di tingkat Instansi terkait saja.

"Yang berhubungan dengan RAPP, Pemkab tak ada apa apanya, apa kata RAPP itu lah keputusan Pemkab," katanya.

Terkait CSR yang dinilai oleh Pemkab sebagai keberhasilan yang sangat luar biasa, saat ini, desa desa tetangganya RAPP tidak lebih baik, dan terlihat seperti kampung miskin. "Mana CSR nya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat." Ungkapnya

Dwi berharap kedepannya, Pemkab tidak terpaku dengan pancitraan semu yang dilakukan perusahaan, jika RAPP memberikan 2.5 persen dari keuntungan pertahunnya melalui CSR dipastikan masyarakat Kabupaten Pelalawan akan sejahtera.

"Andaikan RAPP benar benar terbaik dalam menyalurkan CSR nya, pastilah masyarakat di desa desa tetangga RAPP sejahtera, yang mereka bantu itu hanya secuil, "tuturnya

Dilanjut nya, Jika mind set pemerintah daerah tidak berubah, maka setiap tahun dan setiap ada penghargaan yang akan diberikan oleh Pemkab Pelalawan, RAPP akan menjadi penerimanya.

"RAPP sudah jadi dewa disini,"keluhnya

Sikap yang tak jauh berbeda juga diidentikkan dengan peran wakil rakyat dalam berbagai persoalan yang bersentuhan dengan perusahaan milik Sukamto Tanoto itu, menurutnya berubahnya mind set anggota dewan saat ini yang mengambil job sampingan sebagai kontraktor di RAPP semakin merendahkan daya tawar wakil rakyat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

"Banyaknya anggota dewan kita yang berbisnis di RAPP, hubungan inilah yang mementahkan berbagai tawaran urgent yang mau dinegosiasikan ke RAPP. Akhirnya persoalan tersebut hilang dengan sendirinya," katanya

Mirisnya, kecintaan terhadap RAPP sudah menjadi syndrom akut yang berlangsung sudah sangat lama, dan perlu penanganan ekstra dengan revolusi mental di semua lapisan untuk menyelamatkan marwah negeri yang dicintai ini.

“Rapepe Syndrom telah menjangkiti semua struktur pengambil keputusan, kita harus merubah mind set kita, kita harus memiliki marwah yang tidak bisa dibeli," tandasnya

Masyarakat menaruh harapan besar, para pemangku kebijakan, wakil rakyat di negeri amanah ini untuk kembali ke fitrahnya, melakukan kewajiban sesuai dengan sumpah jabatannya.

"Baik birokrat maupun wakil rakyat, jika bekerja dengan amanah maka sejahteralah negeri ini, Insya Allah," pungkas Dwi (Erik)
 

Tulis Komentar
comments powered by Disqus