Terkait LPJ Bupati Pelalawan

Fraksi di DPRD Saampaikan Pandangan Umum

Kamis,02 Juli 2015 | 01:01:00
Fraksi di DPRD Saampaikan Pandangan Umum
Ket Foto : Salah seorang juru bicara Fraksi di DPRD Pelalawan menyampaikan padangan umunya terkait LPJ Bupati Pelalawan dlam peggunaan APBD 2014
  PANGKALAN KERINCI (Pelalawannews.com) - Salah satu azas pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang mengharuskan Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) sebagai kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di dalam nya berisikan pencapaian dan realisasi program pembangunan yang dijalankan.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan tahun 2014, Bupati Pelalawan HM Harris sudah menyampaikan LPJ APBD tahun 2015 di hadapan sidang paripurna DPRD Pelalawan pekan silam.
Atas LPJ yang disampikan Pemerintah Daerah, pada hari Rabu (1/6) Fraksi fraksi yang ada di DPRD Pelalawan menyampaikan pandangan umumnya terhadap penyampaian pertanggung jawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun tahun.
Enam fraksi di DPRD Pelalawan dalam pandangan umumnya masing masing kompak memberikan apresiasi kepada Pemerintahan atas prestasi meraih hatrik (tiga kali berturut turut) memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas penggunaan anggaran pembangunan.
Dalam pandangan umum itu, masingmasing fraksi memberikan catatan tersendiri tas pencapaian kinerja pemeirntah daerah di tahun 2014. Fraksi Partai Golkar sebagai pemilik mayorita suara di DPRD Pelalawan menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangan umunya.
Pandangan umum Partai Golkar dibacakan oleh Hj Fatmalena, fraksi yang di ketuai Baharuddin ini menerima dan menyambut baik LPJ Bupati Pelalawan. Namun partai pendukung pemerintah daerah ini memberikan beberapa catatan terkait kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dinilai lamban dan tidak tuntas dalam mereliasasikan anggaran tahun 2014. 
“Banyak realisasi anggaran di tahun 2014 yang tidak terserap, dan banyak pula proyek pembangunan yang asal jadi sehingga tidaka bisa dinikmati oleh masyarakat, untuk itu kita minta Pemkab untuk  mengevaluasi kinerja SKPD agar pembangunan lebih baik lagi di masa mendatang, dan kepada SKPD SKPD untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat” katanya
Selain itu, Fraksi Golkar memandang Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pelalawan belum optimal dalam menggali potensi potensi penerimaan pendapatan daerah.
“Kita juga minta Pemkab untuk meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah” sambungnya
Fraksi PAN Plus mendapat giliran kedua menyampaikan pandangan umumnya, dibacakan oleh Beni Ilham, farksi ini menganggap LPJ Bupati Pelalawan lemah kaena tidak melampirkan hasil audit BPK terkait penggunaan anggaran di tahun 2014.
“Untuk itu kami minta Bupati menjelaskan hal ini,” kata Beni 
Adanya UU Keterbukaan informasi publik, LPJ Bupati Pelalawan juga harus disampaikan kepada publik secara utuh. 
Fraksi PAN Plus juga memberikan penilaian yang sama atas kinerja SKPD yang lamban dalam menjalankan kegiatan sehingga berdampak minimnya serapan anggaran.
Fraksi Hanura Demokrat memberikan apreasiasi atas meningkatnya APBD di tahun 2014 dibandingkan APBD tahun sebelumnya, namun fraksi ini menyayangkan peningkatkan itu di barengi dengan peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir masa anggaran.
“Tidak semua peningkataan itu bernilai positif, peningkatan silpa pada anggaran 2014 menandakan lemahnya kinerja perangkat daerah dalam merealisasi anggaran,” kata Evi Zulfian sebagai juru bicara fraksi
Kritikan keras atas LPJ Bupati Pelalawan disampaikan oleh Fraksi Gerindra plus, melalui juru bicara nya Rustam Sinaga, Fraksi ini memandang pembangunan di Kabupaten Pelalawan tidak merata, beberapa bgian daerah mendapatkan jatah pembangunan bernilai triliunan rupiah, sedangkan daerah yang lain mendapatkan porsi yang sedikit.
“Pembangunan hanya terfokus pada suatu kecamatam saja,” tegasnya
Pembangunan infrastruktur tidak luput dari perhatian Fraksi Gerindra Plus ini, menurut mereka banyak infrastruktur di bangun di tahun 2014 yang bermasalah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, padahal pembangunan infrastruktur itu telah mengahbiskan anggaran yang besar.
“Belum lagi pembangunan fisik yang dilakukan tidak sesuai dengan rancangan awalnya,kejadian seperti tidak boleh terjadi di masa mendatang,” tegas Rustam
Salah satu program strategis Pemkab Pelalawan, yakni Pelalawan Cerdas menjadi sorotan Fraksi Gerindra, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di nilai sangat mengecewakan.
“Penerimaan siswa tidak sebanding dengan daya tampung sekolah, untuk itu Disdik Pelalawan harus mencari solusi agar permasalahan ini tidak terjadi pada PPDB tahun depan, “ himbauanya
Frkasi Gerinda Kinerja birokrasi dan otonomi desa. Menerima laporan dari banyak kalangan mengenai rumitnya pengurusan surat kependudukan mulai dari tingkat terbawah, di kantor desa sampai ke Dinas terkait yakni Disdukcapil. Seharus dinas terkait lebih mementingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa harus mempersulit dengan birokrasi yang tidak perlu.
Fraksi ini juga menyayangkan kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan potensi wisata Bono, proosi besar besaran yang dilakukan Pemkab berbading terbalik dengan jumlah kunjungan wisatawan.
“Sangat disayangkan pengembangan wisata Bono berjalan lamban, tingkat kunjungan wismansemakin hari semakin menurun”tandasnya
Fraksi PDIP dengan juru bicara H Saniman juga menyoroti kinerja Disdik dalam hal pengadaan mobilier yang banyak belum sampai di tujuan padahal tahun anggaran sudah habis setengah tahun lamanya, belum lagi mobilier yang sudah rusak.
Fraksi PDIP meminta Dinas Pekerjaan Umum, untuk menyerahkan dokumen tahun jamak ke dewan. Hal ini disebabkan banyak proyek tahun jamak tidak sesuai sfek atau mubazir.
Terakhir Fraksi Madani menyampaikan padangan umumnya terhadap LPJ Bupati Pelalawan, fraksi ini menilai realisasi anggaran tahun 2014 tidk maksimal, angka 70.0 serapan anggaran APBD sangat mengecewakan.
“7 Program strategis pemkab Pelalawan sangat kita dukung, namun perlu di evaluasi,” harapnya 
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi fraksi di DPRD Pelalawan, selanjutnya Pemerintah Daerah akan memberikan jawaban atas pandangan Fraksi fraksi tersebut (Parlemtaria/Ayumi)
 
Tulis Komentar
comments powered by Disqus