Program Pelalawan Cerdas

Program Cerdas Untuk Memajukan Pendidikan Yang Berkualitas

Kamis,02 Juli 2015 | 09:20:00
Program Cerdas Untuk Memajukan Pendidikan Yang Berkualitas
Ket Foto : Bupati Pelalawan HM Harris saat melaunching Pnedidikan gratis
PANGKALAN KERINCI (PelalawanNews.com) - Semangat untuk memajukan dunia pendidikan sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat, melalui berbagai upaya, seperti program pendidikan dasar sembilan tahun memiliki makna bahwa anak Indonesia minimal berpendidikan sampai sekolah menengah pertama atau setingkat SMP, sedangkan perangkat perangkat untuk mendukung program itu di sediakan oleh pemerintah, artinya anak anak yang duduk di bangku sekolah tibgkat dasar itu tanpa dibebankan untuk membayar biaya sekolah.
Namun tidak semua program terbaik dilaksanakan dengan cara cara terbaik pula, berbabagai persoalan masalah pendidikan kerap membelenggu para orang tua dalam menyekolahkan anaknya, berbagai alasan pemungutan uang di sekolah membuat anak anak dari keluarga tidak mampu harus balik badan berpikir ulang untuk memeprsiapkan masa depannya di sekolah.
Persepsi tertanam di pikiran masyarakat, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik harus dipersiapakan dengan ekonomi yang lebih baik pula. Pendidikan yang berkualitas itu berharga mahal. Seberapa bagus dan seberapa tinggi pendidikan di dapat sebanding lurus dengan seberapa tinggi kemampuan orang tua siswa membayar biaya pendidikan. 
Anak anak dari keluarga ekonomi lemah kadang dipaksa keadaan untuk menjadi dewasa sebelum waktunya, Anak anak sering mendengar ungkapan untuk “mengukur bayang bayang” dari pada “gantungkan mimpi setinggi langit”. Hal ini wajar bagi keluarga tak berpunya karena   “Tak ada uang tak ada pula pendidikan”. Kata itu yang pas itu mereka untuk menyikapi keadaan.
Namun di Kabupaten Pelalawan, prioritas pendidikan melampaui ekspektasi pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan HM Harris, pendidikan bukan hanya difokuskan sebatas sampai sembilan tahun di sekolah melainkan pada setiap jenjang pendidikan. Semua siswa mempunya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualaitas  tanpa membedakan kelas sosial dan kelas ekonomi keluarga siswa.
Semangat untuk mempersiapkan generasi mudanya yang lebih baik itu, pada tahun 2013 Pemerintah kabupaten Pelalawan melaunching Program Pendidikan Gratis  yang di namai Program Pelalawan Cerdas pembiayaan program ini berasal dari APBD Pelalawan.
Di Kabupaten Pelalawan program Pelalawan Cerdas yang merupakan program unggulan Bupati Pelalawan. Persoalan pendidikan gratis ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2013. Tak hanya itu, untuk menguatkan penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan ini, kebijakan ini tertuang juga dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Program Pelalawan Cerdas ini diharapkan menjadi solusi cerdas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri tuah seiya sekata ini.  
Di dalam pendidikan gratis ini, intinya ada 3 poin penting yang dimaksud dengan sekolah gratis. Poin pertama yakni gratis dari segala macam bentuk uang pembangunan fisik. Artinya siswa tidak dipungut biaya pembangunan fisik yang ada di sekolah seperti uang pembangunan kelas, mushalla, laboratorium, toilet dan lain sebagainya. Pokoknya, apapun bentuk pembangunan fisik di sekolah, siswa tidak akan dikenakan biaya.
Untuk poin kedua yakni buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku pelajaran. Mulai dari tingkat SD hingga SMA/sederajat, siswa tidak dikenakan biaya untuk membeli buku. Karena itu, pihak sekolah tidak akan menjual LKS atau pun buku pelajaran karena telah dianggarkan dalam APBD. Apalagi buku pelajaran itu dirancang untuk dua tahun, dan sekarang masih dalam proses pelelangan.
Poin ketiga yaitu pemberkasan atau verifikasi. Artinya, siswa dalam hal ini akan mendapatkan kebutuhan sekolah berupa sepatu, kaos kaki dan seragam sekolah atau disebut full gratis. Namun full gratis ini hanya diperuntukkan bagi fakir miskin dan golongan tak mampu saja.
Tak mau setengah setangah dalam menerapkan pendidikan gratis itu, Pemkab Pelalawan mengharuskan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya artinya akan ada sanksi bagi para orang tua yang tak mau menyekolahkan anaknya sementara biaya sekolah telah ditanggung semuanya oleh pemerintah. Intinya, tidak ada lagi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat SMA. 
“Sanksi yang dimaksud berupa tidak memberikan administrasi kartu Jamkesda. Tapi bisa juga mengarah kepada yang sanksi lain, misalnya, tidak melayani surat menyurat di kantor desa atau sanksi administrasi lain," tegasnya Bupati Pelalawan HM Harris.
Disinggung soal kriteria peserta didik yang memperoleh pendidikan gratis ini sendiri, HM Harris menjelaskan bahwa dalam Perbup Nomor 13 tahun 2013 pasal 8 tentang kriteria pembebasan pungutan disebutkan bahwa ada dua point yang termaktub di situ. Point pertama yakni peserta didik yang kurang mampu adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang dikategorikan mendekati miskin, miskin dan sangat miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 28 tahun 2010 atau sesuai peraturan lain yang berlaku.
Kemudian point kedua terkait kriteria itu adalah peserta didik yang berprestasi. Artinya, peserta dididk yang memiliki prestasi dibidang akademik, olahraga, seni dan bidang lain yang mengharumkan nama pemerintah, mereka akan mendapatkan juga haknya mendapatkan pendidikan full gratis, yang akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
Lebih lanjut HM Harris memaparkan bahwa untuk pendanaan pendidikan gratis ini maka Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna terselenggaranya pendidikan gratis ini. Dana penyelenggaraan pendidikan gratis ini merupakan alokasi anggaran terhadap komponen tertentu yang dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Komponen tertentu itu yakni biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Dan itu yang harus digratiskan bagi para siswa, tanpa ada pungutan lagi karena sudah menjadi tanggungan Pemerintah Daerah," tandas Harris.
Sementara untuk biaya personal maka yang digratiskan itu meliputi biaya pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa dan biaya transportasi dan pemondokan bagi siswa di daerah terisolir, sulit, terpencil dan suku terasing. Dan item-item pokok pendidikan gratis ini berlaku untuk sekolah negeri dan swasta, baik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional.
Sejauh ini pendataan dari seluruh UPTD Disdik Pelalawan, tercatat sekitar 11.700 siswa yang tergolong miskin dan tidak mampu. Dan untuk merealisasikan hal ini maka Dinas Pendidikan Pelalawan sudah menganggarkan dalam APBD 2013 sebesar Rp. 50 Milyar dan jika kurang akan ditambahkan melalui APBD-P 2013
Persoalan pendidikan gratis ini harus benar-benar sepengetahuan jajaran Komite Sekolah. Ini juga selain untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini, juga sebagai rentang kontrol dalam penerapan pendidikan gratis ini. Karena bisa saja terjadi ada siswa yang harusnya dimasukkan ke gratis malah dimasukkan ke full gratis, begitu juga sebaliknya.
Terlepas dari apapun nanti penerapan pendidikan gratis ini sendiri, namun yang jelas semua elemen masyarakat di Negeri Tuah Seiya Sekata ini wajib mendukung pelaksanaan pendidikan gratis ini. Seperti yang dikemukakan di atas, kebijakan Pemkab Pelalawan dalam melaksanakan pendidikan gratis ini adalah mengantisipasi agar tak ada lagi anak-anak dalam usia tumbuh-berkembang tak bisa mengenyam pendidikan hanya karena mahalnya biaya sekolah yang dikomersialisasi kan. 
Dan idealnya, dunia pendidikan khususnya di daerah ini harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Segala macam nilai tertabur di sana. Harapannya, sekolah benar-benar mampu melahirkan generasi-generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial. Dan itu yang ingin dihasilkan melalui pendidikan gratis ini.
 
Bupati Pelalawan HM Harris : Tidak Ada Alasan Anak usia Sekolah Tidak Sekolah
Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan bahwa dirinya sudah menegaskan dan sudah dibuat Perdanya serta sudah disahkan oleh DPRD untuk pendidikan gratis mulai dari SD sampai sekolah lanjutan atas. Jadi sudah tidak ada alasan lagi sekolah melakukan pungutan kepada siswa atau wali murid karena semuanya sudah ditanggung oleh Pemerintah daerah.
"Dan yang dimaksudkan gratis di sini adalah gratis dari segala pungutan uang sekolah, uang ujian, uang pembangunan terkecuali biaya seragam sekolah. Kalau seragam sekolah menjadi alasan sekolah melakukan pungutan, itu tidak diwajibkan. Tapi kalau uang seragam sekolah yang diminta oleh pihak sekolah dinilai terlalu mahal, wali murid berhak membelinya di luar yang dinilainya memang bisa murah, kecuali siswa yang berpresatasi dan siswa dari keluarga yang tidak mampu, untuk semua kebutuhan sekolahnya digratiskan sama sekali, karena kita mau rencana kita untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun bisa terealisasi dan tidak ada alasan anak usia sekolah tidak sekolah karena tidak ada biaya," bebernya.
Ditambahkannya, dan saat ini pemerintah daerah sudah meng anggarkan semua kebutuhan yang diperlukan sekolah. Baik itu mulai dari kebutuhan bangunan fisik walaupun secara bertahap juga gaji untuk guru honor dan sejumlah alat penunjang  yang dibutuhkan oleh siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Pelalawan.
"Saya berharap semua sekolah bisa menerapkan program pendidikan gratis ini dan tidak melakukan pungutan apapun namanya kepada wali murid. Dan kepada masyarakat kabupaten Pelalawan yang merasa dimintai sejumlah uang untuk kepentingan sekolah anaknya agar dapat melaporkan agar hal tersebut bisa ditindak lanjuti," imbuhnya
 
Kadisdik Pelalawan Syafruddin MM : Tak Ada Lagi Pungutan di Sekolah 

Secara tegas dan gamblang, Kepala Dinas Pendidikan Pelalawan Syafruddin MM mengatakan bahwa dirinya mendukung sepenuhnya program pendidikan g
ratis yang telah berjalan di Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 itu. Karena itu, dirinya hanya meneruskan program Bupati Pelalawan HM Harris dan Kadisdik sebelumnya agar program pendidikan gratis ini dapat  berjalan sesuai dengan tujuannya.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal pendidikan gratis bertujuan agar tak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tak mengecap bangku sekolah. Karena itulah, dalam pendidikan gratis nanti takkan ada lagi pungutan-pungutan yang terjadi di sekolah-sekolah.
"Saya akan meneruskan saja kebijakan Kadisdik sebelumnya terkait pendidikan gratis ini, agar program unggulan Bupati Pelalawna dalam hal pendidikan gratis ini dapat sesuai harapan yang diinginkan," tegasnya. (adv/ayumi)
Tulis Komentar
comments powered by Disqus