Jawab Keraguan, Pansel Harus Bersikap Transparan

Dewan Akan Pantau Proses Assesment Pejabat Pemkab Pelalawan

Rabu,13 Mei 2015 | 11:59:00
Dewan Akan Pantau Proses Assesment Pejabat Pemkab Pelalawan
Ket Foto : Anggota DPRD Pelalawan Abdullah

PANGKALAN KERINCI (Pelalawannews.com) - Sebentar lagi beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Pelalawan akan di mutasi, 18 posisi yang akan diganti sudah di publikasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan untuk di lelang. Proses Asissment yang menjadi rekomendasi untuk menentukan jabatan yang akan diisi itu pun segera dilaksanakan.

Walau tidak semua jabatan eselon II di Pemkab Pelalawan di lelang sebagaimana yang di lakukan oleh Pemprop Riau yang merombak kabinetnya untuk memberikan peluang dan memenuhi rasa keadilan yang sama bagi semua pejabat di Pemprop itu, di Pemkab Pelalawan ini, proses asissment dimaksudkan pada 18 jabatan eselon II nya lebih menitik beratkan merefresh kinerja instansi pemerintahannya dengan menempatkan orang orang pada posisi yang tepat.

Agar proses lelang jabatan berjalan terpercaya dan tidak menimbulkan polemik di belakang hari, panitia seleksi diharapkan lebih transparan dalam melakukan assisment.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Pelalawan, Abdullah mengatakan bahwa proses assisment yang dilakukan  oleh pansel dapat dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana tertuang di UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kita minta pansel bersikap transparan, dan menjalankan tahapannya sesuai dengan UU ASN nomor 5 tahun 2015,” ujarnya

Agar tidak terjadinya polemik usai dilakukan asisment seperti yang terjadi di Pemprop Riau yang banyak menuai kritik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan akan memantau jalannya proses asisment tersebut. Sehingga kualitas dari hasil asisment itu dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam mewujudkan good goverment.

“BKD kan salah satu mitra komisi I DPRD Pelalawan, kita kan pantau setiap tahapan proses asisment yang dilakukan itu,” lanjutnya

Abdulah juga meyakini proses assisment akan dilakukan secara fair bukan sekedar formalitas untuk memenuhi apa yang disyaratkan oleh UU ASN, sedangkan posisi yang yang dilelang itu sudah ada nama nama yang akan mengisinya.

“Kalau ada keraguan bahwa asisment itu sekedar formalitas saja tidak dapat dibuktikan saat ini, kita tunggu lah hasilnya nanti, baru bisa dikatakan ada indikasi penyimpangan atau tidak,” tegasnya

Bagi para pejabat yang mengikuti lelang jabatan itu, baik yang saat ini masih menjabat di eselon yang posisi nya di lelang maupun pejabat eselon III untuk mengikuti setiap tahapan asisment dengan asumsi yang positif, artinya dengan keyakinan bahwa ada kompetisi yang sehat dalam memperebutkan jabatan.

“Bagi pejabat yang ikut lelang, ikuti saja asissment itu, kalau memang kredibel dan layak menempati posisi itu, insya Allah akan didapatnya,”pungkasnya

Watawati : Ayumi

Tulis Komentar
comments powered by Disqus