Pilkada Tak langsung, Untungkan Harris

Selasa,30 September 2014 | 05:08:00
Pilkada Tak langsung, Untungkan Harris
Ket Foto : Pilkada Pelalawan

PANGKALAN KERINCI (SP)- Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang baru saja disahkan DPR, membawa keuntungan bagi pimpinan partai. Di Pelalawan, Bupati Harris dinilai memiliki peluang lebih besar ketimbang bakal calon lainnya.

Meski UU Pilkada sudah disahkan, namun pro dan kontra masih muncul di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tingkat elite. Pun begitu, ini tidak akan merubah sistim yang sudah disahkan tersebut, dimana pemilihan kepala daerah kedepan akan ditentukan oleh dewan di DPRD.

Pengamat politik Riau Saiman Pakpahan yang dihubungi SP akhir pekan lalu menyatakan sangat tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh dewan di DPR pusat. Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung hanya akan memunculkan tindak korupsi di tingkat elite.

"Kita tidak mengerti apa alasan DPR mengesahkan sistim pemilihan tidak langsung tersebut. Selain akan berdampak terhadap mmeningkatnya tindak korupsi di tingkat elite, sistim ini juga menciderai demokrasi. Rakyat tidak lagi dilibatkan dalam pemilihan kepala daerah," ucapnya.

Saiman juga tidak sependapat kalau Pilkada tidak langsung akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Karena menurut pandangannya, kualitas seorang pemimpin itu juga tak luput dari penilaian masya rakat.  Artinya, kepala daerah yang dipilih oleh dewan belum tentu  berkualitas.

Saiman juga menilai, sistim pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini akan memberikan keuntungan kepada partai dan pimpinan partai. Apalagi jika gerbong partai yang dipimpinannya tersebut besar.

"Ya, yang diuntungkan itu partai. Mereka yang maju dan kebetulan memimpin partai politik dengan keterwakilan kader yang banyak di dewan, jelas memiliki peluang untuk bisa menang," tukas Saiman.

Pendapat berbeda disampaikan tokoh masyarakat Riau HT Lukman Jaafar. Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung akan sangat efisien dalam menekan biaya Pemilu yang besar. Tersebab itu, dia sangat setuju kalau Pilkada itu dilakukan oleh dewan, seperti jaman sebelum reformasi.

"Dulu sistim seperti ini juga sudah pernah dilakukan. Hasilnya, kepala daerah yang terpilih rata-rata memiliki kualitas yang bagus. kalau bicara soal demokrasi, saya kira ini juga demokrasi. Karena mereka yang memilih itu perwakilan dari rakyat. Tak ada masalah saya kira," katanya kepada SP, Sabtu pekan lalu.

Tengku Lukman juga menyebutkan, partai politik dalam menentukan sosok yang akan diusungnya akan melakukan seleksi yang ketat. Inilah yang disebutkannnya pemimpin yang terpilih kelak merupakan orang yang memiliki kualitas yang bagus. Beda halnya kalau Pilkada dilakukan secara langsung. Siapa saja bisa maju. Bagi mereka yang punya uang tentu akan bisa melakukan itu walau ia tidak memiliki kemampuan dalam memimpin.

Terkait Pilkada Kabupaten Pelalawan yang akan dilaksanakan pada 2016 mendatang, Tengku Lukman berpendapat peluang itu ada di incumbent. Sebab, Harris selaku incumbent juga pimpinan partai pemenang pemilu yang memiliki banyak kader di dewan.

"Jelas yang diuntungkan itu pimpinan partai yang memiliki gerbong besar. Karena untuk mencari kawan koalisi tidak akan sulit dibanding partai kecil yang butuh banyak pendamping. Saya kira Harris punya peluang besar untuk kembali terpilih," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris LSM Riau Madani Tommy FM. Menurutnya, pengalaman Harris selama menjabat bupati menjadi garansi tersendiri bagi anggota dewan untuk kembali memilihnya pada 2016 mendatang.

"Dari kekuatan Golkar di DPRD Pelalawan, saya kira peluang Harris sangat besar untuk kembali terpilih. Lagian, Harris sudah memiliki pengalaman dalam memimpin, dan ini akan menjadi acuan anggota dewan nantinya," pungkas Tommy.

Wartawan : Apon Hadiwijaya

 

 

 

 

    

Tulis Komentar
comments powered by Disqus