Anggota Dewan Lama Akan Terima Dana Purna Bhakti

Minggu,07 September 2014 | 10:20:00
Anggota Dewan Lama Akan Terima Dana Purna Bhakti
Ket Foto : photo : ilustrasi

PANGKALAN KERINCI  (PelalawanNews.com) - Dalam waktu dekat ini,sebanyak 30 anggota DPRD periode 2009 - 2014 lalu akan menerima uang Purna Bakti sesuai dengan masa bakti saat duduk menjadi wakil rakyat. Namun anehnya,angka pasti dari besaran jumlah uang yang dialokasikan untuk Purna Bakti tidak diketahui secara jelas.

Kabag Keuangan Setdakab Pelalawan Hanafie,S.Sos.M.Si kepada SP diruang kerjanya Kamis (4/9) kemaren mengungkapkan bahwa anggaran untuk Purna Bhakti sudah dianggarkan dalam APBD murni 2014.

”Angkanya ada didalam DPA cuma saya pribadi tidak terlalu persis.” ungkapnya

Dikatakan Hanafie,bahwa pemberian dana Purna Bakti termaktub  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keauangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bagian ketiga uang jasa pengabdian pasal 23 ayat satu yang berbunyi Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. ayat duanya berbunyi  Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat satu disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Ketentuannya sebagaiman mana tertuang pada pasal 23 ayat dua  huruf a. Masa bakti kurang dari satu tahun,dihitung satu tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian satu bulan uang repesentasi” jelasnya

Sedangkan pada huruf  b.Masa bakti sampai dengan satu tahun,diberikan uang jasa pengabdian satu bulan uang representasi, huruf  c. Masa bakti sampai dengan dua tahun,diberikan uang jasa pengabdian dua bulan uang representasi, huruf  d.Masa bakti sampai dengan tiga tahun diberikan uang jasa pengabdian tiga bulan uang representasi.

Sedangkan pada huruf e dijelaskaan bahwa masa bakti sampai dengan empat tahun diberikan uang jasa pengabdian empat bulan uang representasi.

Namun untuk keanggotaan satu periode penuh atau lima tahun pengabdian, uang jasa pengabdian setinggi - tingginya  enam bulan uang representasi.

Kemudian untuk anggota dewan yang berhenti karena meninggal dunia uang purna Bhaktinya dijelaskan pada ayat berikutnya (3). yang berbunyi : Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia,uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat dua diberikan kepada ahli warisnya.

Ayat terakhirnya yakni ayat empat Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

“ Jadi ukurannya gaji.kalau misalnya gaji anggota DPRD 5 juta dikalikan saja.Kalau masa baktinya 5 tahun seperti yang diatur akan menerima Rp.30 juta. Jadi disesuaikan saja dengan masa baktinya.Memang penganggarannya full satu anggota Dewan untuk masa bakti 5 tahun.Anggota DPRD Pelalawan kemaren kan juga ada yang PAW makanya tidak menerima full.Sisanya nanti akan dikembalikan lagi ke kas” terang Hanafie. Saat didesak SP,jumlah besarannya Hanafie tetap menjawab tidak tahu persis.

Selanjutnya Hanafie menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Rapublik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 pasal 11 ayat 2 berbunyi Ketua DPRD Kabupaten/kota setara dengan gaji pokok Bupati/walikota yang ditetapkan Pemerintah.Ayat 3 Wakil Ketua DPRD 80 persen dari uang representasi Ketua DPRD,Ayat 4 Anggota DPRD 75 persen dari uang representasi ketua.

”Jadi sudah jelas disebutkan daam peraturan. Tergantung berapa besar gajinya saja.” Tuturnya.

Ini pengajuan GU untuk Dana Purna Bakti sedang dalam proses,sambung Hanafie.” Pokoknya dalam waktu dekat akan keluar”,dengan menjawab tetap tidak tahu angka besarannya.

Tidak puas dengan jawaban dari Kabag keuangan,SP menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) Emir Effendi menurut mantan sekretaris BLH ini uang purna bhakti yang diterima sesuai dengan masa bakti.” Disesuaikan dengan lama pengabdiannya,”tandasnya

Saat ditanyakan jumlah yang didapat per satu anggota dewan   Emir hanya meangka delapan jutaan untuk satu anggota dewan.

”Delapan jutaan, tapi saya juga sebenarnya tidak tau persis. Harusnya konfirmasi ke Kabag keuangan yang lebih tahu.” Tutupnya.(Tim)

Tulis Komentar
comments powered by Disqus