Momentum HAKI

Selasa,06 Desember 2016 | 02:52:00
Momentum HAKI
Ket Foto : Fadly Usman

Dalam sepekan ini, para pegiat anti korupsi berdatangan ke ibukota Propinsi Riau, kota Pekanbaru,  tersebab negeri Melayu di percayakan untuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tahun 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai gawe perhelatan tersebut berpendapat bahwa Pemerintahan Propinsi Riau punya komitmen untuk memberantas korupsi dari segala sistem yang menggerus uang negara.

Padahal, Riau punya catatan buruk dalam hal pejabat tersandung kasus korupsi, tiga kali Gubernur Riau masuk penjara dalam kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum lagi kasus korupsi yang menjerat pejabat di Pemerintah Daerah di Riau yang di tangani oleh Tipikor yang tak terhitung jumlahnya.

Apakah KPK ingin, menyadarkan pejabat di Riau, bahwa komitmen memberantas Korupsi akan dilakukan dengan tegas oleh komisi anti rasuah ini, pun begitu dengan lembaga penegak hukum yang ada di daerah, seperti Kejaksaan dan kepolisian yang bersikap serius memerangi korupsi.

Para pegiat anti korupsi pun diminta kontribusinya untuk bersama sama memberantas korupsi dari semua lini yang menjadi celah terjadinya kejahatan luar biasa (Extra Ordinary) ini.

Alasan KPK menunjuk Riau jadi tuan rumah HAKI, karena sayangnya pemerintah pusat khusus nya KPK ke Riau, lantas bagaimana semangat memerangi korupsi di fahami oleh pejabat pejabat di daerah tingkat II (Kabupaten/Kota)

Pejabat yang berada di Kabupaten/Kota di Riau harus menjadi peringatan HAKI ini jadi momentum untuk bertransformasi dari yang berperilaku negatif menjadi lebih positif dan tauladan.

Peringatan HAKI, memang bertepatan dengan kesibukan pemerintah dalam menyusun anggaran pembangunan untuk tahun depan, pemerintah daerah dan lembaga legislatif akan segera membahas mata anggaran pembangunan dan kegiatan dengan mitra kerja di SKPD, dan untuk menentukan apakah usulan tersebut masuk ke APBD atau tidak.

Kesibukan tahunan ini sering kali dijadikan agenda berbeda bagi banyak pihak untuk memuluskan niat dan kepentingan pribadi, kelompok dan lembaganya. Praktek pat gulipat, kong kalikong dan modus pelicin bermain di lembaga tempat wakil rakyat yang terhormat berkantor.

Di Riau, juga sudah mengirimkan utusannya menjadi tahanan KPK terkait pat gulipat suap APBD, tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pemangku kepentingan di negeri Melayu yang bersandikan nilai nilai Islam ini.

Praktek praktek yang dimainkan oleh wakil rakyat di DPRD Riau, sepertinya memang model yang di terapkan oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang diatur oleh Undang Undang ini. tersiar kabar, bahwa praktek yang sama juga berlaku di Negeri seiya sekata, wakil rakyat dan wakil pemerintah daerah (SKPD) berseiya sekata untuk saling mengerti dalam pembahasan dan saling berkeputusan dalam pengesahan. Jadilah. Setoran pra bayar membayangi pengesahan APBD tahun 2016 lalu.

Mengingat, penghujung tahun ini merupakan agenda yang sama seperti penghujung tahun 2015 lalu, yang bagi eksekutif dan legislatif akan membahas dan mengesahkan APBD tahun 2017, apakah cara cara dan pola pola yang sama akan bermain di gedung sama, dengan pelaku yang sama, karena sebagian pemain adalah orang yang sama.

Bagaimana momentum HAKI berlaku di Bumi Seiya Sekata ini?

Ada baiknya KPK bersabar sejenak untuk kembali ke Jakarta, setelah gelaran HAKI di tutup pada tanggal 9 Desember nanti, alangkah baiknya, intel intel KPK bertahan untuk mengamati proses penganggaran di daerah daerah di Riau. Siapa tahu ada yang numpang gratis ke tahanan KPK.

Selamat Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2016 ...

 

Tulis Komentar
comments powered by Disqus